Jakarta (Lensagram) – Masalah sampah di TPST Bantargebang kembali menjadi sorotan publik. Insiden longsor gunungan sampah pada awal Maret 2026 membuat banyak pihak mengingat kembali peringatan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai krisis pengelolaan sampah di Indonesia.
Peristiwa terbaru ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah peringatan tersebut kini benar-benar menjadi kenyataan?
Longsor Gunungan Sampah Gegerkan Publik
Peristiwa longsor terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026, di area zona IV TPST Bantargebang. Gunungan sampah setinggi sekitar 50 meter tiba-tiba runtuh dan menimbun sejumlah orang yang berada di lokasi.
Akibat kejadian tersebut, sedikitnya empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya sempat dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
Selain itu, petugas dari berbagai instansi seperti Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD langsung melakukan evakuasi di lokasi dengan bantuan alat berat. Operasi tanggap darurat pun dilakukan untuk menstabilkan area dan memastikan keselamatan petugas.
Zona Pembuangan Ditutup Sementara
Sebagai langkah darurat, pemerintah menutup sementara zona 4 TPST Bantargebang. Penutupan ini dilakukan agar proses evakuasi dan penanganan longsor bisa berjalan dengan aman.
Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, setiap hari sekitar 7.300 hingga 7.500 ton sampah dari Jakarta masuk ke kawasan tersebut. Kondisi ini membuat tekanan pada area pembuangan semakin besar.
Karena itu, pemerintah kini berupaya mengalihkan sementara pembuangan sampah ke zona lain agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan.
Masalah Lama yang Kembali Terjadi
Para ahli menilai longsor di Bantargebang bukanlah kejadian pertama. Selama bertahun-tahun, tumpukan sampah yang terus bertambah membuat risiko longsor semakin tinggi, terutama jika pengelolaan tidak dilakukan secara optimal.
Selain itu, sistem pembuangan terbuka atau open dumping juga dinilai memperparah kondisi. Metode ini dapat memicu penumpukan gas metana serta menghasilkan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan.
Akibatnya, persoalan sampah di kawasan ini terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Peringatan Soal Krisis Sampah
Pemerintah pusat sebelumnya telah menyoroti pentingnya pengelolaan sampah secara serius. Presiden Prabowo Subianto bahkan mendorong berbagai program nasional untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di seluruh daerah.
Salah satu target pemerintah adalah meningkatkan pengelolaan sampah nasional hingga 100 persen pada tahun 2029 melalui berbagai program lingkungan.
Karena itu, insiden di Bantargebang menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi dianggap sepele.
Evaluasi Besar Pengelolaan Sampah
Setelah kejadian ini, sejumlah pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TPST Bantargebang. Keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, peristiwa tersebut juga membuka diskusi luas tentang kebutuhan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya.
Jika tidak ada perubahan signifikan, para pengamat menilai kejadian serupa bisa saja terulang di masa depan.
Baca Juga : Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dilarang Main Medsos? Keputusan Pemkot Ini Picu Perdebatan!
