Jakarta (Lensagram) – Isu tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali memicu sorotan publik setelah viralnya video kondisi alam yang diduga terdampak eksplorasi tambang. Tak hanya masyarakat, anggota DPR RI turut angkat bicara menanggapi kekhawatiran akan rusaknya ekosistem di kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga dunia itu.
Raja Ampat dikenal luas sebagai kawasan konservasi laut dan pariwisata internasional. Namun, belakangan ini, muncul kekhawatiran bahwa aktivitas tambang nikel di wilayah tertentu akan merusak keanekaragaman hayati laut dan darat yang unik.
Respons DPR: Prihatin dan Minta Evaluasi
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suprawoto, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi izin-izin tambang yang ada di wilayah Raja Ampat, terutama yang berpotensi mengganggu kawasan konservasi.
“Kami tidak anti terhadap industri, termasuk tambang, tetapi jangan sampai mengorbankan lingkungan hidup yang bernilai luar biasa seperti di Raja Ampat,” ujar Sugeng saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/6/2025).
Senada dengan itu, anggota Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup, Slamet Ariyadi, juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung untuk investigasi.
Baca Juga : Ini Alasan Prabowo Belum Mau Temui Presiden PKS yang Baru!
“Perlu kajian menyeluruh. Jangan sampai ada tambang ilegal atau penyalahgunaan izin di kawasan lindung,” tegas Slamet.
Pemerintah Diminta Transparan
Sejumlah LSM lingkungan pun menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pertambangan di kawasan timur Indonesia. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bersikap transparan dalam penerbitan izin tambang, serta melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan akan memberikan klarifikasi resmi terkait status tambang yang menjadi polemik. Pihaknya berjanji untuk tidak akan mengorbankan kawasan konservasi demi investasi.
Kesimpulan
Isu tambang nikel di Raja Ampat menjadi perhatian nasional. DPR meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan memastikan tidak ada pelanggaran lingkungan. Raja Ampat harus dilindungi demi generasi masa depan.
Baca Juga : Gibran Ngamuk? Program Andalan Wapres Dituding Mandek, Ini Tindakannya!
