Jakarta (Lensagram) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas tidak hanya bergantung pada regulasi. Sebaliknya, KPAI menilai keberhasilan aturan tersebut sangat dipengaruhi oleh ekosistem perlindungan anak yang kuat dan melibatkan berbagai pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026. Melalui momentum ini, KPAI mengajak pemerintah, penyelenggara platform digital, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
KPAI Nilai Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan PP Tunas
Menurut KPAI, PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, aturan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan penegakan hukum.
Oleh sebab itu, KPAI mendorong semua pihak agar membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap lembaga dapat menjalankan perannya dalam melindungi anak dari berbagai risiko di dunia digital, seperti perundungan siber, eksploitasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.
Orang Tua dan Sekolah Punya Peran Penting
Selain pemerintah, KPAI menekankan bahwa keluarga dan sekolah menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas. Orang tua diharapkan lebih aktif mendampingi anak saat menggunakan internet. Sementara itu, sekolah perlu memberikan edukasi mengenai literasi digital dan keamanan siber sejak dini. Dengan pendampingan yang konsisten, anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus memahami risiko yang mungkin muncul saat beraktivitas di ruang digital.
Platform Digital Diminta Tingkatkan Perlindungan Anak
Di sisi lain, KPAI juga meminta penyelenggara platform digital untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Misalnya, platform dapat meningkatkan fitur keamanan, memperketat verifikasi usia pengguna, serta mempercepat penanganan laporan terkait konten berbahaya.
Langkah tersebut dinilai penting karena penggunaan internet oleh anak terus meningkat. Oleh karena itu, platform digital perlu memastikan layanan mereka mendukung tumbuh kembang anak secara aman dan sehat.
Momentum Hari Anak Nasional Perkuat Komitmen Bersama
Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam melindungi hak-hak anak. KPAI berharap implementasi PP Tunas tidak berhenti sebagai regulasi semata, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, pelaku industri digital, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Baca Juga : Fakta Terbaru! TNI AD Pastikan Babinsa Bukan Penagih Pajak, Ini Penjelasan Lengkapnya
