Jakarta (Lensagram) – Keindahan alam Raja Ampat yang mendunia kini terancam oleh aktivitas tambang yang menimbulkan kontroversi. Warga setempat dan aktivis lingkungan menggelar aksi protes besar-besaran, menuntut dihentikannya kegiatan tambang yang dianggap merusak ekosistem laut dan darat di wilayah tersebut.
Tambang Diduga Rusak Lingkungan
Aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Arafura Surya Alam (ASA) disebut telah menyebabkan kerusakan hutan dan mencemari aliran sungai yang bermuara ke kawasan pesisir Raja Ampat. Padahal, wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Menurut laporan LSM lingkungan, kegiatan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur tambang sudah mengakibatkan deforestasi dan turunnya kualitas air bersih yang digunakan masyarakat.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai alam kami yang jadi korban. Ini warisan dunia, bukan untuk dirusak,” ujar Melkias Mambrasar, tokoh adat Kampung Saukabu.
Baca Juga : BONGKAR! Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat, Greenpeace Akhirnya Bersuara
Warga Protes, Pemerintah Dinilai Lamban
Ratusan warga dari berbagai kampung adat melakukan aksi damai di kantor DPRD Raja Ampat sejak akhir pekan lalu. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Raja Ampat” dan menuntut pemerintah daerah serta pusat untuk mencabut izin usaha tambang di wilayah adat mereka.
Meski begitu, hingga hari ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan masyarakat. Juru bicara Kementerian ESDM hanya menyebutkan bahwa izin tambang sudah sesuai prosedur dan akan dievaluasi “jika ditemukan pelanggaran”.
Sikap ini membuat masyarakat geram.
“Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik kata prosedur. Alam Raja Ampat bukan hanya soal izin, tapi soal kehidupan,” tegas aktivis muda, Rosinta Ayamaru.
Tanggapan Dunia Internasional
Kabar ini juga menarik perhatian dunia internasional. Beberapa organisasi lingkungan global seperti Greenpeace dan WWF mendesak pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan tambang di wilayah konservasi.
Raja Ampat yang selama ini menjadi destinasi wisata kelas dunia dinilai berpotensi kehilangan statusnya jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan.
Pemerintah Terpojok, Evaluasi Tambang Menjadi Sorotan
Di tengah gelombang protes yang terus membesar, sejumlah anggota DPR RI meminta agar Presiden Jokowi turun tangan. Evaluasi perizinan tambang di daerah sensitif seperti Raja Ampat dianggap mendesak.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan tengah melakukan investigasi dan audit lingkungan terhadap proyek tambang tersebut.
Kesimpulan
Polemik tambang di Raja Ampat menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jika tidak ditangani serius, dikhawatirkan “surga dunia” ini akan benar-benar berubah menjadi cerita pilu bagi generasi mendatang.
Baca Juga : Dibully Ribuan Netizen, Tanggapan Dedi Mulyadi Ini Tak Terduga!
