Jakarta (Lensagram) – Temuan 60 bibit sawit ilegal di kawasan hutan bekas kebakaran di Kabupaten Batang Hari, Jambi, menjadi sorotan. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menemukan bibit kelapa sawit itu di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Senami.
Petugas menemukan bibit sawit di titik BOR 12 kawasan konservasi. Setelah itu, petugas langsung mencabut dan memotong seluruh bibit agar pihak tertentu tidak mengubah fungsi hutan menjadi kebun sawit.
Temuan ini juga memicu dugaan adanya aksi perambahan hutan. Sebab, ada pihak yang diduga ingin memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan pribadi.
Satgas Temukan 60 Bibit Sawit Ilegal di Tahura Senami
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, menjelaskan temuan 60 batang bibit sawit di kawasan Tahura Senami.
Petugas kemudian mencabut dan memotong seluruh bibit di lokasi. Langkah ini bertujuan menjaga fungsi hutan agar tidak berubah menjadi lahan perkebunan.
Menurut Billy, penanaman sawit di kawasan hutan mengarah pada dugaan perambahan. Aksi ini juga berpotensi mengubah fungsi lahan yang seharusnya tetap menjadi kawasan konservasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan hutan. Petugas juga perlu mencegah pihak tertentu memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk menanam sawit.
Penanaman Sawit Ancam Fungsi Hutan Konservasi
Temuan bibit sawit ilegal ini menambah perhatian terhadap kondisi hutan di Jambi. Pasalnya, Tahura Senami memiliki fungsi penting bagi kelestarian alam.
Kawasan ini menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu, Tahura juga mendukung kegiatan riset, pendidikan, dan wisata alam.
Keberadaan hutan konservasi juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu menjaga kawasan ini dari aksi perambahan.
Penanaman sawit untuk kepentingan pribadi dapat mengancam fungsi hutan. Jika aksi ini terus berlanjut, kawasan konservasi berisiko berubah menjadi lahan perkebunan.
Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Langkah ini juga penting untuk mencegah munculnya kebun sawit ilegal di kawasan hutan lain.
Satgas Provinsi Jambi Jelaskan Kewenangan Penanganan
Juru Bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa Satgas Karhutla Kabupaten Batang Hari dan DLH setempat memiliki kewenangan menangani temuan ini.
Menurut Johansyah, DLH bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan Tahura. Oleh karena itu, instansi terkait perlu menindaklanjuti temuan penanaman sawit ilegal.
Ia juga menjelaskan bahwa Tahura termasuk kawasan konservasi seperti taman nasional. Dengan demikian, pemerintah harus menjaga fungsi perlindungan alam di kawasan ini.
Pengelolaan Tahura juga memiliki dasar hukum. Aturan itu mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.76 Tahun 2019.
Pemerintah Perlu Perkuat Pengawasan Hutan Jambi
Pemerintah Kabupaten Batang Hari meminta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga Tahura Senami.
Kerja sama ini penting karena perambahan dapat merusak lingkungan. Selain itu, aksi ini juga dapat mengancam fungsi hutan sebagai kawasan konservasi.
Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan petugas daerah. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak agar kawasan hutan tetap aman dari penanaman sawit ilegal.
Temuan 60 bibit sawit ilegal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga hutan bekas kebakaran. Pemerintah harus memastikan kawasan Tahura Senami tetap berfungsi sebagai pelindung alam, bukan menjadi lahan perkebunan.
Baca Juga: Diburu Kejagung hingga ke Luar Negeri, Siapa Sosok ‘Raja Nikel’ AK?
