Jakarta (Lensagram) – Sosok Raja Nikel Arif Kurniawan (AK) menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. AK mendapat julukan Raja Nikel karena dugaan kendalinya atas sejumlah perusahaan tambang nikel.
Kini, Kejagung tengah menelusuri keberadaan AK. Berdasarkan data perlintasan imigrasi, penyidik mendeteksi bahwa AK sedang berada di luar negeri.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa tim penyidik telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaan AK.
Meski begitu, Kejagung belum mengungkap lokasi pasti keberadaan sosok yang mendapat julukan Raja Nikel ini.
Siapa Sosok Raja Nikel Arif Kurniawan?
Arif Kurniawan atau AK merupakan sosok yang Kejagung duga sebagai pengendali sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik menduga AK bertindak sebagai penerima manfaat atau beneficial owner dari aktivitas usaha lima perusahaan tambang yang masuk dalam penyidikan.
Menurut Saiful, dugaan peran AK muncul dari hasil pemeriksaan terhadap 38 saksi. Keterangan para saksi mengarah pada dugaan bahwa AK memiliki kendali atas kegiatan pertambangan perusahaan-perusahaan ini.
Namun, Kejagung masih terus mengumpulkan bukti untuk memperkuat perkara. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara dalam proses perizinan, produksi, dan penjualan nikel.
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Nikel 2013–2025
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013 hingga 2025.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menyoroti aktivitas sejumlah perusahaan, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Salah satu temuan penyidik berkaitan dengan izin usaha pertambangan PT BSJ dan PT KAA. Izin kedua perusahaan ini berakhir pada 2015. Namun, penyidik menemukan adanya perpanjangan melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Kondisi ini menjadi perhatian karena perpanjangan izin diduga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang serta pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk melancarkan aktivitas pertambangan.
Geledah Enam Lokasi, Kejagung Sita Uang Miliaran Rupiah
Untuk memperkuat penyidikan, tim Jampidsus Kejagung menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Dalam penggeledahan ini, penyidik menemukan sejumlah dokumen, uang, dan barang bukti elektronik.
Kejagung mengamankan uang Rp11,2 miliar dari lokasi pertama. Sementara itu, penyidik menemukan Rp595 juta dari lokasi kedua.
Selain uang, tim juga menyita sejumlah barang elektronik, seperti telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.
Hingga 9 November 2026, penyidik telah memeriksa 38 saksi. Tim juga masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi lain untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kejagung Masih Telusuri Keberadaan Raja Nikel
Meski penyidik telah mengantongi sejumlah bukti, pencarian terhadap AK masih berlangsung. Kejagung terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan instansi terkait untuk melacak keberadaannya di luar negeri.
Di sisi lain, publik juga menunggu perkembangan penyidikan terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Kejagung masih mendalami seluruh fakta dan belum mengumumkan penetapan AK sebagai tersangka. Oleh karena itu, dugaan keterlibatan AK tetap harus mengikuti asas praduga tidak bersalah.
Perkembangan kasus ini pun menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola sumber daya alam dan dugaan penyalahgunaan izin pertambangan nikel di Indonesia.
Baca Juga: Kebakaran Hebat di Pool DAMRI Bandung, 10 Bus Hangus dan Belasan Rumah Terdampak!
