Jakarta (Lensagram) — Warga Jakarta dibuat heboh setelah tarif air PAM dilaporkan naik hingga 100 persen sejak awal Oktober 2025. Banyak pelanggan mengeluhkan lonjakan tagihan yang tiba-tiba melonjak dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan tarif ini diumumkan oleh pihak PAM Jaya sebagai bagian dari penyesuaian biaya operasional dan program perbaikan layanan air bersih di Ibu Kota. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
Warga Keberatan Kenaikan Tarif
Sejumlah warga di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat mengaku terkejut saat menerima tagihan air terbaru. Mereka merasa kenaikan ini tidak disosialisasikan secara jelas sebelumnya.
“Tagihan air saya biasanya Rp150 ribu, sekarang jadi hampir Rp300 ribu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” ujar Rina (38), warga Duren Sawit.
Keluhan serupa juga ramai di media sosial, dengan banyak warga menilai kenaikan 100 persen terlalu tinggi untuk kondisi ekonomi saat ini.
Baca Juga : Jobfest Jakarta 2025 Cuma 2 Hari, Kesempatan Emas Buat yang Cari Kerja!
Penjelasan dari PAM Jaya
Pihak PAM Jaya menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan karena meningkatnya biaya pengolahan air baku, energi listrik, dan perawatan infrastruktur. Selain itu, PAM Jaya menegaskan bahwa tarif baru ini masih di bawah rata-rata tarif air di kota besar lain di Asia Tenggara.
“Kami memahami keresahan warga. Namun, kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan air bersih yang andal dan aman bagi masyarakat Jakarta,” kata Humas PAM Jaya, Pramudya Setiawan.
Dampak Sosial dan Rencana Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi kebijakan ini. Penjabat Gubernur menyebutkan bahwa pihaknya akan memastikan kenaikan tarif tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program subsidi juga dikabarkan sedang disiapkan untuk pelanggan kategori rumah tangga kecil.
Kesimpulan
Kenaikan tarif air PAM Jakarta sebesar 100 persen memang mengejutkan banyak pihak. Di satu sisi, kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki layanan air bersih. Namun, di sisi lain, komunikasi yang kurang transparan membuat warga merasa tidak dilibatkan dalam proses keputusan.
Warga kini menanti langkah konkret dari PAM Jaya dan Pemprov DKI agar kebijakan ini bisa lebih adil dan tidak membebani masyarakat.
Baca Juga : Ribuan Buruh Turun ke Jalan, Desak Kenaikan Upah dan Hapus Sistem Outsourcing!
