Jakarta ( Lensagram ) – Pemerintah resmi mengumumkan bahwa penyediaan layanan internet untuk Sekolah Rakyat tidak ditanggung oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi), melainkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, pada Jumat (4/7/2025), dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemensos, Jakarta.
Langkah ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena selama ini program internet pendidikan lebih identik dengan peran Komdigi. Namun Kemensos menilai bahwa akses internet bagi masyarakat miskin dan rentan adalah bagian dari jaminan sosial yang perlu dijamin oleh negara.
Kemensos Ambil Alih karena Faktor Sosial
Tri Rismaharini menjelaskan bahwa alasan utama Kemensos mengambil alih pembiayaan internet Sekolah Rakyat adalah karena sebagian besar siswa yang belajar di sana berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan kata lain, internet bukan hanya soal akses digital, tetapi juga bagian dari keadilan sosial.
“Kami melihat bahwa anak-anak dari keluarga miskin harus memiliki hak yang sama untuk belajar. Karena itu, Kemensos merasa bertanggung jawab menyediakan fasilitas internet untuk Sekolah Rakyat,” tegas Risma.Baca Juga : Bikin Kaget! Sound System Masjid di Jakarta Bakal Dirombak Total Mulai 2026!
Komdigi Fokus pada Infrastruktur, Kemensos Fokus pada Akses Sosial
Dalam pernyataan terpisah, pihak Komdigi menyambut baik keputusan tersebut dan menyebut bahwa saat ini mereka lebih fokus pada penguatan infrastruktur digital nasional. Sementara itu, Kemensos mengambil peran dalam hal akses digital yang inklusif bagi kelompok rentan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kolaborasi strategis antar kementerian demi mencapai tujuan pembangunan SDM yang merata.
Sekolah Rakyat Jadi Andalan Pendidikan Alternatif
Sekolah Rakyat kini menjadi pilihan pendidikan alternatif yang terus tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang belum bisa mengakses pendidikan formal. Dengan dukungan internet dari Kemensos, proses pembelajaran daring dapat dilakukan lebih lancar dan efektif.
Pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia bisa terhubung ke internet minimal 20 Mbps sebelum akhir 2025.
Langkah Ini Dapat Apresiasi dari Publik
Banyak pengamat kebijakan dan aktivis pendidikan memuji langkah Kemensos. Mereka menilai keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kesetaraan akses pendidikan.
“Ini langkah berani dan tepat sasaran. Karena kesenjangan pendidikan digital sangat nyata di lapangan,” ujar Dewi Kartika, aktivis pendidikan dari Jakarta.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan anak-anak di pelosok dan kota-kota besar memiliki peluang belajar yang setara. Kemensos juga berjanji akan terus mengevaluasi efektivitas program ini dan menyesuaikan dukungan sesuai kebutuhan lapangan.
Baca Juga : Kebakaran Hebat Penjaringan, Pramono Siapkan Solusi Tak Terduga untuk Korban!
