Jakarta (Lensagram) – Rencana TransJakarta masuk ke jalur laut Kepulauan Seribu kembali jadi sorotan. Kali ini, DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap memberi ruang bagi kapal tradisional milik warga.
DPRD menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna pada Kamis, 1 Oktober 2026. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, meminta Pemprov DKI memperhatikan kapal tradisional saat menyusun aturan transportasi Kepulauan Seribu.
Menurut DPRD, kapal tradisional punya peran penting bagi warga pulau. Banyak warga masih memakai kapal itu untuk pergi dari satu pulau ke pulau lain. Selain itu, usaha kapal juga menjadi sumber penghasilan bagi warga.
TransJakarta Siap Masuk Jalur Laut
Rencana ini muncul setelah Pemprov DKI memberi tugas baru kepada TransJakarta. Perusahaan transportasi itu akan mengelola layanan kapal menuju Kepulauan Seribu.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengelola layanan angkutan laut. Kini, Pemprov DKI ingin menyatukan layanan itu dengan sistem TransJakarta.
Pemprov DKI menargetkan TransJakarta mulai mengelola angkutan laut pada Juni 2027. Pemerintah berharap langkah ini bisa membuat perjalanan antarpulau lebih mudah dan aman.
Namun, rencana itu juga memunculkan perhatian dari DPRD. Sebab, pemerintah perlu memastikan perubahan sistem tidak membuat usaha kapal tradisional kehilangan penumpang.
DPRD Minta Kapal Warga Tetap Jalan
Neneng Hasanah meminta Pemprov DKI memasukkan kepentingan pemilik kapal tradisional dalam aturan baru. Dengan begitu, TransJakarta tidak hanya fokus pada armada baru.
Selain itu, pemerintah perlu melihat kondisi warga yang sudah lama menjalankan usaha kapal. Mereka bukan hanya operator transportasi. Mereka juga bagian dari roda ekonomi Kepulauan Seribu.
Karena itu, DPRD mendorong Pemprov DKI mencari pola yang bisa menghubungkan layanan TransJakarta dengan kapal warga.
Dengan pola ini, TransJakarta bisa melayani rute utama. Sementara itu, kapal tradisional dapat melayani rute yang lebih dekat dengan permukiman warga.
Pramono Siapkan Tambahan Modal
Di sisi lain, Pramono Anung sudah menyiapkan tambahan modal untuk TransJakarta. Ia menyebut tambahan modal perlu mengikuti tugas baru perusahaan itu.
Pramono menyampaikan hal itu di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 30 September 2026. Menurut dia, TransJakarta kini punya tugas yang lebih luas. Selain layanan dalam kota, TransJakarta juga menangani TransJabodetabek dan akan masuk ke layanan laut Kepulauan Seribu.
Namun, Pramono belum menyebut nilai tambahan modal itu. Pemprov DKI masih menghitung kebutuhan dana untuk tugas baru tersebut.
Selanjutnya, Pemprov DKI juga perlu menyiapkan fasilitas pendukung. Pramono menyebut Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka sebagai contoh pulau yang bisa menjadi titik utama layanan.
Tarif Warga Juga Jadi Perhatian
Selain soal kapal tradisional, tarif juga menjadi hal penting. Pemerintah perlu menentukan tarif yang tetap terjangkau bagi warga Kepulauan Seribu.
Pramono mengatakan Pemprov DKI masih menghitung skema tarif. Pemerintah juga perlu melihat kelompok warga yang selama ini mendapat layanan transportasi dengan dukungan subsidi.
Dengan demikian, perluasan layanan TransJakarta bukan hanya soal menambah armada. Pemerintah juga harus mengatur tarif, rute, jadwal, fasilitas, dan pola kerja sama dengan operator kapal warga.
Jangan Sampai Warga Kehilangan Mata Pencaharian
Rencana TransJakarta ke Kepulauan Seribu memang bisa membuka akses transportasi yang lebih luas. Namun, pemerintah juga perlu menjaga usaha warga yang sudah berjalan.
Kapal tradisional selama ini punya fungsi penting. Warga menggunakannya untuk bekerja, berdagang, berwisata, dan memenuhi kebutuhan harian.
Karena itu, aturan baru perlu memberi ruang bagi kapal warga. Pemerintah dapat membuat pola kerja sama yang jelas agar layanan baru tidak langsung menggantikan usaha kapal tradisional.
Di sisi lain, TransJakarta bisa membawa standar layanan yang lebih baik. Kapal warga juga bisa tetap berperan sesuai kebutuhan rute dan kondisi tiap pulau.
Pada akhirnya, rencana TransJakarta ke Kepulauan Seribu perlu berjalan dengan kajian yang matang. Pemerintah juga perlu melibatkan warga, pemilik kapal, DPRD, dan pihak terkait.
Dengan langkah itu, transportasi baru bisa tumbuh tanpa mematikan usaha kapal tradisional. Warga pun tetap mendapat akses transportasi yang aman, mudah, dan terjangkau.
Baca Juga : MA AS Izinkan Trump Deportasi Imigran ke Negara Ketiga! Hak Bela Diri Kini Dipertanyakan
