Jakarta (Lensagram) – Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) hampir Rp7 triliun menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini memberikan klarifikasi. Anggaran hampir Rp7 triliun tersebut ternyata bukan hanya untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan berbagai program BPS secara keseluruhan.
Kemenkeu Luruskan soal Anggaran BPS
Klarifikasi tersebut muncul setelah pernyataan Purbaya pada Rabu, 26 Agustus 2026. Saat itu, Purbaya menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus di BPS mencapai hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan persepsi bahwa seluruh anggaran tersebut secara khusus digunakan untuk memperbaiki DTSEN dan menjalankan sensus.
Kemenkeu meluruskan informasi tersebut. Menurut Deni, anggaran hampir Rp7 triliun merupakan keseluruhan alokasi untuk operasional dan program BPS. Dengan demikian, DTSEN dan Sensus Ekonomi bukan satu-satunya penggunaan anggaran tersebut.
Berawal dari Masalah Data DTSEN
Sorotan terhadap anggaran BPS tidak lepas dari persoalan DTSEN. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat atau desil. Belakangan, sejumlah masyarakat mengeluhkan hasil pemeringkatan desil karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Karena itu, pemerintah meminta BPS terus memperbaiki kualitas data. Purbaya mengatakan BPS sebelumnya meminta tambahan anggaran untuk memastikan DTSEN dapat diperbaiki dan menghasilkan data yang lebih baik. Purbaya juga berharap proses perbaikan tersebut membuat data lebih rapi pada tahun depan.
DTSEN Punya Peran Penting
DTSEN memiliki peran penting karena pemerintah menggunakannya sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga berkaitan dengan pembagian kelompok desil. Karena itu, akurasi data menjadi perhatian utama pemerintah.
Purbaya bahkan mengaitkan kesiapan DTSEN dengan rencana pemerintah dalam menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah wacana pembatasan BBM subsidi berdasarkan kelompok desil. Meski demikian, pemerintah masih mengkaji penerapan kebijakan tersebut.
Anggaran BPS Bukan Hanya untuk Satu Program
Dengan adanya klarifikasi Kemenkeu, anggaran hampir Rp7 triliun perlu dipahami sebagai total anggaran BPS, bukan dana yang secara khusus disiapkan untuk satu program. Artinya, anggaran tersebut mencakup kebutuhan operasional serta berbagai program BPS. Sementara itu, perbaikan DTSEN dan kegiatan sensus merupakan bagian dari pekerjaan yang didukung oleh anggaran lembaga tersebut.
Klarifikasi ini penting agar publik tidak salah memahami besaran anggaran yang diterima BPS. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mendorong BPS meningkatkan kualitas data. Sebab, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan publik dan memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran.
Baca Juga : Tarif Parkir Jakarta Mendadak Jadi Sorotan, Dishub Bongkar Status Angka yang Beredar
