Jakarta (Lensagram) – Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan kembali menjadi perhatian serius. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menangani karhutla yang dampaknya mulai meluas ke berbagai sektor.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai pemerintah perlu menjadikan penanganan karhutla di Kalimantan sebagai prioritas nasional. Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Karhutla Kalimantan Berdampak ke Banyak Sektor
Alex mengatakan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, kebakaran juga mulai memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu bergerak lebih serius. Selain pemadaman, langkah pencegahan juga harus diperkuat agar kebakaran tidak terus meluas.
Di sisi lain, kondisi cuaca turut meningkatkan risiko karhutla. Fenomena El Nino membuat sejumlah wilayah mengalami kondisi yang lebih kering. Puncak fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
DPR Minta Penanganan Karhutla Lebih Serius
Alex meminta pemerintah menggunakan langkah extraordinary atau luar biasa dalam menangani karhutla di Kalimantan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah membesar.
Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat perlu diperkuat. Dengan begitu, pencegahan dan pemadaman dapat berjalan lebih cepat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak juga meminta Kementerian Kehutanan segera menangani karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia mendorong pemerintah memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat memiliki langkah yang terintegrasi.
El Nino Jadi Salah Satu Tantangan
Selain faktor manusia, kondisi cuaca kering menjadi tantangan dalam penanganan karhutla tahun ini. Kementerian Kehutanan juga telah memperkuat koordinasi dan mitigasi untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi El Nino.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kewaspadaan semua pihak sangat penting. Terlebih, kondisi iklim pada 2026 berpotensi lebih kering dan panas dibandingkan kondisi normal.
Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan pencegahan. Masyarakat dan pihak yang memiliki aktivitas di kawasan rawan kebakaran juga perlu meningkatkan kewaspadaan.
DPR Dorong Kolaborasi di Lapangan
Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama dengan masyarakat, kelompok tani hutan, Manggala Agni, serta perusahaan yang memiliki peralatan pemadam.
Selain itu, koordinasi di tingkat lapangan harus berjalan efektif. Dengan langkah tersebut, titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
DPR berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Dengan demikian, karhutla di Kalimantan tidak berkembang menjadi bencana yang memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat.
Karhutla Kalimantan Jadi Perhatian Nasional
Desakan DPR untuk menjadikan karhutla Kalimantan sebagai prioritas nasional menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah daerah semata.
Terlebih, dampaknya sudah menyentuh berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pencegahan, mempercepat respons di lapangan, serta memastikan seluruh pihak bekerja dalam satu koordinasi.
Dengan penanganan yang cepat dan terintegrasi, risiko meluasnya karhutla di Kalimantan diharapkan dapat ditekan. Publik pun kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam merespons desakan DPR tersebut.
Baca Juga : KPK Bongkar Fakta Mengejutkan Kasus Rektor Unsoed: Transaksi Disebut Terjadi Sejak Gerbang Kampus
