Jakarta (Lensagram) — Gelombang aspirasi rakyat kembali menjadi sorotan setelah muncul 7+8 tuntutan rakyat yang dinilai bisa mengguncang stabilitas negeri jika tidak segera direspons pemerintah. Tuntutan ini mencakup isu ekonomi, politik, hingga keadilan sosial yang dirasakan mendesak oleh masyarakat dari berbagai daerah.
Sejumlah aktivis menyebut, total 15 poin tuntutan ini lahir dari keresahan rakyat terhadap kondisi ekonomi yang belum stabil, harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, hingga persoalan transparansi pemerintahan. Selain itu, isu lapangan kerja dan perlindungan hak-hak buruh juga masuk dalam daftar utama.
Massa aksi menegaskan, tuntutan tersebut bukan sekadar wacana. Mereka memberikan batas waktu tertentu kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak, berbagai aksi lanjutan berpotensi digelar di pusat maupun daerah.
Baca Juga : Jakarta Pulih! Ternyata Ini Kunci Kebangkitan Setelah Terpuruk
Di sisi lain, pengamat politik menilai bahwa fenomena ini bisa menjadi titik balik penting bagi arah kebijakan negara. “Jika pemerintah mampu menjawab dengan cepat dan tepat, kepercayaan publik bisa meningkat. Sebaliknya, jika diabaikan, potensi gejolak sosial tak bisa dihindari,” ujar seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Sementara itu, pihak pemerintah hingga kini masih menelaah isi dari 7+8 tuntutan tersebut. Beberapa kementerian dikabarkan tengah menyiapkan strategi untuk merespons secara bertahap agar tidak menimbulkan polemik baru.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret yang akan diambil. Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah pemerintah akan mampu memenuhi 15 tuntutan tersebut, atau justru membiarkannya menjadi bara dalam sekam?
Baca Juga : Terungkap! Alasan Mengejutkan Kolom Agama di KTP Kembali Digugat ke MK
