Jakarta (Lensagram) – Lini masa di media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menjadi ramai dengan perbincangan mengenai prosedur pengambilan motor milik korban kecelakaan di kantor kepolisian. Dalam sebuah unggahan yang diposting oleh @conv*** pada Minggu (27/4/2025), disebutkan bahwa biaya untuk mengambil motor di Polres akibat kecelakaan mencapai hingga Rp 2 juta.
Dalam unggahan tersebut, pengguna media sosial X menyatakan, “Apakah benar pengambilan motor yang ditahan polisi akibat kecelakaan harus membayar? Rp 2 juta untuk dua motor sangat memberatkan, sudah terkena musibah harus membayar lagi.”
Apakah benar bahwa pengambilan motor yang ditahan di Polres akibat kecelakaan dikenakan biaya?
Biaya Pengambilan Motor yang Ditahan di Polres Akibat Kecelakaan Tidak Dikenakan Biaya
Kasat Lantas Polres Sleman Polda DIY, Mulyanto, menegaskan bahwa pengambilan kendaraan sepeda motor yang ditahan di kantor kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus kecelakaan tidak dikenakan biaya. “Saya sampaikan dengan tegas dan jelas bahwa pengambilan barang bukti sepeda motor terkait kecelakaan adalah gratis,” ujar Mulyanto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (29/4/2025).
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang yang disita wajib dikembalikan kepada pihak dari siapa barang tersebut disita, atau kepada pihak yang paling berhak, apabila:
1. Barang bukti dapat dikembalikan apabila tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- Perkara dimaksud tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup atau karena perbuatan yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Perkara dimaksud dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan berdasarkan ketentuan hukum, kecuali apabila barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila perkara telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka benda yang disita dapat dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan tersebut. Pengecualian berlaku apabila dalam putusan hakim dinyatakan bahwa benda tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali, atau masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya.
Prosedur Pengambilan Kendaraan Bermotor di Kantor Kepolisian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Proses pengambilan kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti akibat kecelakaan lalu lintas di kantor kepolisian dapat dilakukan apabila penanganan perkara tersebut telah dinyatakan selesai. Kasat Lantas Polres Sleman, Mulyanto, menyampaikan bahwa pengambilan barang bukti tersebut harus diawali dengan pengajuan permohonan resmi, yang selanjutnya akan diteruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut.
“Persyaratan pengambilan barang bukti dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemilik kendaraan kepada Kapolresta Sleman. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diteruskan oleh penyidik kepada pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
“Selanjutnya, apabila izin untuk pengembalian telah diperoleh, maka kendaraan tersebut akan segera dikeluarkan,” tambah Mulyanto.
Ia menjelaskan bahwa prosedur tersebut wajib dilakukan karena kendaraan yang merupakan bekas korban kecelakaan berstatus sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang menyebabkan kerusakan, luka-luka, atau hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, proses pengambilan kendaraan korban kecelakaan di kantor polisi mungkin memerlukan waktu, tergantung pada penyelesaian proses penyelidikan.
Sumber :
https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/30/080000265/warganet-sebut-ambil-motor-di-polres-karena-kecelakaan-harus-bayar-rp-2
