Jakarta (Lensagram) — Ombudsman Republik Indonesia mencatat ribuan laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025. Dari seluruh aduan yang masuk, masalah kepegawaian dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi sorotan utama karena jumlahnya paling mendominasi.
Ombudsman menjelaskan bahwa aduan kepegawaian mencakup berbagai persoalan. Mulai dari dugaan maladministrasi, ketidakjelasan proses seleksi, hingga keluhan terkait transparansi dan keadilan dalam rekrutmen CPNS. Oleh sebab itu, seleksi CPNS kembali menjadi perhatian publik.
Selain CPNS, Ombudsman juga menerima banyak laporan terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah instansi pemerintah. Aduan tersebut umumnya berkaitan dengan promosi jabatan, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Baca Juga : Penyaluran MBG di Bangkalan Ditunda, Ternyata Ini Penyebabnya
Di sisi lain, Ombudsman menilai tingginya jumlah aduan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor semakin meningkat. Masyarakat kini lebih berani menyampaikan keluhan ketika merasa dirugikan oleh pelayanan publik. Hal ini dinilai sebagai perkembangan positif dalam pengawasan pemerintahan.
Meski demikian, Ombudsman mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar memperbaiki tata kelola administrasi, khususnya dalam proses seleksi CPNS. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi kunci untuk mengurangi potensi maladministrasi.
Ke depan, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian laporan masyarakat serta mendorong perbaikan sistem pelayanan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen CPNS dan layanan pemerintah diharapkan dapat meningkat.
Baca Juga : Panas! Buruh Tolak UMSK 2026, Dedi Mulyadi Didesak Revisi atau Mogok Massal
