Jakarta (Lensagram) – Maluku Zona Hijau menjadi kabar baik bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Setelah bertahun-tahun berada di Zona Merah atau Zona Rentan, kini Maluku berhasil masuk Zona Hijau dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.
Capaian Maluku Zona Hijau menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, hasil ini menjadi tanda bahwa upaya perbaikan birokrasi dan pencegahan korupsi mulai menunjukkan hasil.
Lantas, apa yang berubah hingga Maluku berhasil masuk Zona Hijau?
Maluku Zona Hijau Setelah Bertahun-tahun di Zona Merah
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath memimpin upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah itu.
Pemprov Maluku terus mendorong pembenahan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini juga mencakup penguatan sistem pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.
Berdasarkan hasil penilaian MCSP KPK Tahun 2025, Maluku kini masuk kategori Zona Hijau atau Zona Terjaga. Sebelumnya, provinsi ini bertahun-tahun berada dalam kategori Zona Merah atau Zona Rentan.
Karena itu, capaian ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Maluku untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
Delapan Area Penilaian Maluku Zona Hijau
Perlu diketahui, MCSP merupakan instrumen KPK untuk memantau upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam penilaian ini, KPK melihat delapan area utama. Setiap area memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Berikut delapan area penilaian MCSP:
Perencanaan pembangunan daerah.
Penganggaran.
Pengadaan barang dan jasa.
Pelayanan publik.
Manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui delapan area ini, pemerintah daerah perlu membangun sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, setiap instansi perlu memperkuat pengawasan internal. Dengan begitu, pemerintah dapat menekan peluang penyalahgunaan anggaran dan wewenang.
Upaya Maluku Mencapai Zona Hijau
Gubernur Hendrik Lewerissa menilai tata kelola pemerintahan yang baik menjadi dasar penting bagi kemajuan daerah.
Menurutnya, capaian Zona Hijau menunjukkan bahwa upaya pembenahan birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pencegahan korupsi mulai berjalan ke arah yang tepat.
Ia juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja untuk memenuhi target penilaian MCSP KPK.
Namun, Hendrik tidak ingin capaian ini membuat jajarannya cepat puas. Ia berharap seluruh OPD terus memperkuat integritas dan memperbaiki sistem kerja.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan internal serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
Maluku Zona Hijau Masih Punya Pekerjaan Rumah
Meski berhasil masuk Zona Hijau MCSP, Pemprov Maluku masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperkuat integritas.
Sebab, penilaian MCSP berbeda dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. SPI mengukur risiko korupsi melalui persepsi dan pengalaman pegawai, pengguna layanan, serta para ahli.
Dalam perkembangan pada November 2026, KPK juga menyoroti indeks integritas Maluku yang masih berada di bawah angka 72,9. Nilai ini masuk kategori rentan terhadap korupsi.
KPK pun meminta Pemprov Maluku memperbaiki sejumlah sektor, terutama perencanaan pembangunan, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, capaian Zona Hijau MCSP perlu berjalan seiring dengan peningkatan hasil SPI. Pemerintah daerah harus membuktikan bahwa perbaikan tidak hanya terlihat dalam sistem administrasi, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.
Dengan demikian, keberhasilan keluar dari Zona Merah menjadi awal bagi Maluku untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Inflasi Indonesia Capai 3,23%, Mendagri Ungkap Kondisi Terkini
![]()












