• Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kami
Tuesday, 17 November 2026
  • Login
PT. Lensa Garuda Media
  • Beranda
  • Dokumenter
  • Tanpa Dasi
  • Budi Leluhur
  • Healing
  • Suara Mereka
  • Lagirame
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Dokumenter
  • Tanpa Dasi
  • Budi Leluhur
  • Healing
  • Suara Mereka
  • Lagirame
No Result
View All Result
PT. Lensa Garuda Media
No Result
View All Result
Home Tanpa Dasi

RUU Penyadapan Mulai Dibahas, Apa yang Sebenarnya Ingin Diatur Pemerintah?

Dilla by Dilla
17 November 2026
in Tanpa Dasi
0

Jakarta (Lensagram) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini menjadi sorotan karena Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengawasi kegiatan penyadapan. Selain mendukung penegakan hukum, aturan ini juga harus melindungi hak privasi masyarakat.

Komisi III DPR menggelar rapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Dedy Kusuma Bakti, pada Senin (16/11/2026). Dalam rapat itu, DPR meminta masukan Polri sebagai bahan awal penyusunan RUU Penyadapan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai aturan ini semakin penting setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Lantas, apa saja yang ingin pemerintah dan DPR atur melalui RUU Penyadapan?

RUU Penyadapan Atur Kewenangan Aparat

Selama ini, Indonesia belum memiliki satu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh. Sejumlah aturan memang sudah memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk menyadap komunikasi dalam kepentingan hukum.

Namun, aturan itu masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Akibatnya, setiap lembaga dapat memiliki prosedur dan mekanisme pengawasan yang berbeda.

Karena itu, DPR ingin menyatukan aturan penyadapan dalam satu payung hukum. Langkah ini bertujuan memberi batas yang jelas bagi aparat saat menjalankan tugas.

Selain itu, aturan baru ini perlu menjelaskan siapa yang boleh melakukan penyadapan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana aparat harus menjalankan kewenangan itu.

Mengapa RUU Penyadapan Penting?

Penyadapan dapat membantu aparat mengungkap tindak kejahatan. Misalnya, aparat dapat menggunakan informasi hasil penyadapan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan hukum.

Meski begitu, penyadapan juga memiliki risiko. Jika aparat menyalahgunakan kewenangannya, tindakan ini dapat mengancam privasi dan hak warga negara.

Oleh sebab itu, DPR ingin memastikan penyadapan tidak menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau politik.

Habiburokhman juga menyoroti pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, negara harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak masyarakat atas privasi.

Hal Penting yang Ingin Diatur dalam RUU Penyadapan

Pembahasan RUU Penyadapan mencakup sejumlah hal penting. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian antara lain:

  1. Batas kewenangan penyadapan: Aturan harus menjelaskan lembaga dan aparat yang memiliki hak untuk menyadap.

  2. Syarat dan izin penyadapan: RUU perlu mengatur dasar hukum serta prosedur izin sebelum aparat melakukan penyadapan.

  3. Pengawasan aparat: Setiap tindakan penyadapan perlu mendapat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

  4. Jangka waktu penyadapan: Aturan perlu memberi batas waktu agar aparat tidak menyadap komunikasi tanpa batas.

  5. Perlindungan data pribadi: Informasi hasil penyadapan harus tetap aman dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan hukum.

  6. Pertanggungjawaban hukum: Aparat yang melanggar aturan harus menghadapi sanksi sesuai ketentuan hukum.

Dengan aturan yang jelas, aparat dapat menjalankan tugas secara lebih terukur. Sementara itu, masyarakat juga memiliki perlindungan saat negara menggunakan kewenangan penyadapan.

DPR Ingin Cegah Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh menjadi salah satu alasan DPR memberi perhatian pada RUU ini.

DPR tidak ingin kejadian serupa terulang. Sebab, penyadapan tanpa dasar hukum dapat mengancam keamanan negara sekaligus hak pribadi seseorang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menekankan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang khusus.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini mengamanatkan agar aturan mengenai penyadapan mendapat pengaturan melalui undang-undang tersendiri.

Dengan demikian, RUU Penyadapan bukan hanya membahas kewenangan aparat. Aturan ini juga menjadi upaya untuk menjaga hak privasi dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Pembahasan RUU Penyadapan Masih Berjalan

Saat ini, DPR masih menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk menyusun aturan yang tepat. Masukan dari Polri menjadi salah satu bahan penting dalam proses pembahasan.

Ke depan, DPR perlu memastikan setiap pasal memiliki batas yang jelas. Jangan sampai aturan ini justru memberi ruang bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan.

Pada akhirnya, RUU Penyadapan diharapkan mampu menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu mendukung penegakan hukum dan melindungi hak privasi masyarakat.

Karena itu, publik perlu mengawal pembahasan aturan ini agar pemerintah dan aparat tetap menjalankan kewenangan sesuai hukum.

Baca Juga: Rp67,9 Miliar Raib! Kasus BBM Subsidi di Sulsel Akhirnya Terungkap

Loading

Tags: DPRRIHakPrivasiPenyadapanIlegalRUUPenyadapan
Dilla

Dilla

Artikel Sejenis

Tanpa Dasi

Rp67,9 Miliar Raib! Kasus BBM Subsidi di Sulsel Akhirnya Terungkap

17 November 2026
Tanpa Dasi

OJK Bongkar Modus Penipuan Berkedok Nonton Iklan dan Drama China

16 November 2026
Tanpa Dasi

Siapa Pengganti Gibran? Nama-nama Ini Mulai Mencuat Jadi Cawapres

16 November 2026
Tanpa Dasi

Nama Brigjen TK Muncul dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Faktanya

13 November 2026
Tanpa Dasi

Gibran Resmi Mundur, MPR Minta Prabowo Segera Cari Pengganti

13 November 2026
Tanpa Dasi

Ancaman Serangan Siber Meningkat, Bamsoet Ungkap Risiko bagi Indonesia

13 November 2026

Berita Terbaru

RUU Penyadapan Mulai Dibahas, Apa yang Sebenarnya Ingin Diatur Pemerintah?

17 November 2026

Rp67,9 Miliar Raib! Kasus BBM Subsidi di Sulsel Akhirnya Terungkap

17 November 2026

Seluruh Karhutla di Sumsel Padam, Manggala Agni Ungkap Kondisi Terbarunya

16 November 2026

OJK Bongkar Modus Penipuan Berkedok Nonton Iklan dan Drama China

16 November 2026

Berita Populer

  • Bantuan Pendidikan Dialihkan, Sekolah Swasta Jabar Kehilangan Ratusan Miliar

    Bantuan Pendidikan Dialihkan, Sekolah Swasta Jabar Kehilangan Ratusan Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pramono Anung dan Rano Karno Raih Kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2024

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Bekasi Mengadu! Dedi Mulyadi Kaget Dengar Keluhan Soal Uang Jutaan ke Oknum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Status BPJS Nonaktif Tapi Masih Ditagih? Ternyata Ini Alasannya!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ridwan Kamil-Suswono Memutuskan Tidak Melaporkan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
PT. Lensa Garuda Media

Lensagram adalah organisasi media yang berfokus pada bahasan lingkungan, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Lensagram berawal dari sebuah channel Youtube yang aktif membahas berbagai isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan juga mewawancarai sejumlah tokoh.

Ikuti Kami

Artikel Terbaru

RUU Penyadapan Mulai Dibahas, Apa yang Sebenarnya Ingin Diatur Pemerintah?

17 November 2026

Rp67,9 Miliar Raib! Kasus BBM Subsidi di Sulsel Akhirnya Terungkap

17 November 2026

Seluruh Karhutla di Sumsel Padam, Manggala Agni Ungkap Kondisi Terbarunya

16 November 2026

OJK Bongkar Modus Penipuan Berkedok Nonton Iklan dan Drama China

16 November 2026

Kategori Berita

  • Budi Leluhur
  • Dokumenter
  • Healing
  • Lagirame
  • Romansa
  • Suara Mereka
  • Tanpa Dasi
  • Tanpa Kategori
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kami

© 2025 PT. Lensa Graha Media

  • Beranda
  • Dokumenter
  • Tanpa Dasi
  • Budi Leluhur
  • Healing
  • Suara Mereka
  • Lagirame
  • Informasi Lainnya
    • Login
    • Tentang Kami
    • Tim Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Kontak Kami

© 2025 PT. Lensa Graha Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist