Jakarta (Lensagram) – Pajak pembalut wanita sebesar 11 persen kini menjadi sorotan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji ulang aturan pajak ini. Menurutnya, pembalut bukan barang mewah atau sekunder. Produk ini merupakan kebutuhan dasar perempuan.
Puan menyampaikan hal itu pada Kamis (5/11/2026). Ia meminta pemerintah mendengar suara masyarakat, terutama perempuan yang harus membeli pembalut setiap bulan.
“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
Puan Nilai Pembalut Bukan Barang Sekunder
Puan menilai pembalut punya peran penting bagi kesehatan dan kebersihan perempuan. Setiap bulan, perempuan membutuhkan produk menstruasi untuk menjaga kesehatan diri.
Karena itu, Puan meminta pemerintah melihat pembalut sebagai kebutuhan pokok. Ia juga menilai pajak atas produk ini perlu masuk dalam kajian ulang.
Selain itu, Puan menyoroti beban belanja keluarga. Perempuan harus membeli pembalut secara rutin, sama seperti saat mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga lain.
Menurut Puan, harga satu bungkus saja tidak cukup untuk menilai beban belanja. Pemerintah juga perlu melihat total biaya yang harus keluar setiap bulan.
Mengapa Pajak Pembalut Masih 11 Persen?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut wanita masuk kategori Barang Kena Pajak (BKP). Karena itu, aturan saat ini mengenakan PPN efektif sebesar 11 persen pada produk ini.
Perhitungan pajak memakai tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Hasilnya, konsumen menanggung PPN efektif 11 persen.
Selain itu, pemerintah belum memasukkan pembalut ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang bebas PPN.
Namun, DJP menjelaskan bahwa pajak ini bukan pungutan khusus bagi perempuan atau aktivitas menstruasi. Aturan ini masuk dalam sistem PPN atas barang yang orang beli dan konsumsi.
Pajak Pembalut Bisa Bebani Keluarga Rentan
Puan menilai pajak pembalut dapat menambah beban belanja, terutama bagi perempuan dengan penghasilan rendah.
Misalnya, pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, dan keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi. Kelompok ini perlu mendapat perhatian dalam kajian pajak.
Sebab, kebutuhan pembalut muncul setiap bulan. Jika harga produk terus naik, perempuan dari keluarga rentan bisa makin sulit memenuhi kebutuhan ini.
Oleh sebab itu, Puan meminta pemerintah mendengar pengalaman perempuan dari berbagai daerah dan kondisi ekonomi. Masukan ini dapat membantu pemerintah menyusun aturan yang lebih adil.
Puan Dorong Pemerintah Kaji Ulang Pajak
Puan juga menyoroti langkah sejumlah negara yang memberi keringanan atau menghapus pajak produk menstruasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mempelajari kebijakan itu. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai cara terbaik untuk menjaga harga produk menstruasi tetap terjangkau.
Selain itu, Puan ingin pemerintah memberi perhatian pada masalah kemiskinan menstruasi. Masalah ini muncul saat perempuan kesulitan membeli pembalut karena harga yang terlalu mahal.
Puan menegaskan bahwa kebutuhan menstruasi bukan pilihan gaya hidup. Perempuan membutuhkan produk ini untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh.
Bagaimana Nasib Pajak Pembalut Selanjutnya?
Hingga Kamis (5/11/2026), pemerintah belum mengumumkan keputusan untuk menghapus PPN pembalut. Puan baru mendorong pemerintah agar mengkaji ulang aturan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat masih menunggu langkah pemerintah dalam menanggapi aspirasi ini.
Isu pajak pembalut juga membuka diskusi tentang akses kesehatan perempuan. Pemerintah perlu menimbang kebutuhan dasar, daya beli, dan dampak pajak bagi keluarga.
Pada akhirnya, Puan berharap pemerintah memberi ruang bagi suara perempuan dalam menyusun kebijakan. Sebab, setiap perempuan berhak mendapat produk menstruasi yang layak dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga : Penyadapan Prabowo Jadi Perhatian, Sampai Mana Hukum Melindungi Privasi Kita?
