Jakarta (Lensagram) — Kecerdasan buatan atau AI terus berkembang pesat, tetapi PBB justru mengeluarkan peringatan keras soal dampak yang ikut membesar. Pada 23 Juni 2026, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meminta perusahaan AI membuka secara publik biaya lingkungan penuh dari pusat data mereka dan beralih ke energi terbarukan pada 2030. Ia juga meluncurkan AI Environmental Transparency Initiative untuk mendorong keterbukaan itu.
Peringatan tersebut muncul karena pertumbuhan pusat data untuk menopang AI menyedot energi dan air dalam jumlah besar. Guterres menyebut pada 2030 pusat data bisa memakai listrik lebih besar dari hampir semua negara, kecuali lima negara terbesar, dan kebutuhan airnya dapat setara dengan kebutuhan dasar 1,3 miliar penduduk sub-Sahara Afrika selama setahun.
Selain itu, laporan riset PBB sebelumnya juga menunjukkan tekanan yang sama. U.N. researchers menilai konsumsi listrik dan air pusat data bisa berlipat dua pada 2030 jika ekspansi AI terus berjalan tanpa pengawasan yang kuat. Laporan itu juga menyoroti risiko lain, seperti meningkatnya kebutuhan lahan dan limbah elektronik.
PBB juga menilai AI perlu diawasi dengan serius lewat pendekatan berbasis bukti. Dalam penjelasan resmi, Panel Ilmiah Independen PBB untuk AI berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang membantu pemerintah membaca risiko, peluang, dan dampak AI lebih cepat, lalu menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih tepat.
Dengan kata lain, PBB bukan menolak AI. PBB justru ingin perkembangan teknologi ini berjalan lebih transparan, hemat sumber daya, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta masyarakat.
Baca Juga : Waka MPR Ungkap Persoalan Serius di Dunia Kerja, Penyandang Disabilitas Masih Tersisih
