Jakarta (Lensagram) – Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video pengakuan mantan akuntan program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengungkap dugaan praktik mark up atau penggelembungan data pengadaan bahan pangan di salah satu dapur layanan program tersebut.
Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian warganet menilai pengakuan tersebut sebagai indikasi masalah serius dalam pengelolaan program. Namun di sisi lain, pihak pengelola layanan gizi memberikan klarifikasi dan menyebut kejadian tersebut kemungkinan hanya miskomunikasi dalam pencatatan administrasi.
Dugaan Selisih Barang dalam Pengadaan
Menurut pengakuan mantan akuntan tersebut, dugaan mark up terjadi pada proses pengadaan bahan pangan. Ia mencontohkan adanya perbedaan antara jumlah barang yang dipesan dengan barang yang benar-benar diterima di lapangan.
Dalam salah satu kasus yang disebutkan, tim memesan 11 karung beras, tetapi barang yang datang hanya 9 karung. Meski begitu, laporan administrasi yang disampaikan tetap mencatat jumlah sesuai pesanan awal. Pengakuan ini kemudian memicu pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran program MBG.
Selain itu, mantan akuntan tersebut juga menyebut praktik serupa diduga terjadi lebih dari sekali. Ia mengaku menemukan ketidaksesuaian data saat melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan administrasi.
Klarifikasi Pihak SPPG
Menanggapi isu yang berkembang, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Lembursitu memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa tudingan mark up tersebut tidak sepenuhnya benar.
Menurut pihak pengelola, perbedaan angka yang muncul diduga terjadi karena ketidaksinkronan data internal antara bagian akuntansi, tim operasional dapur, dan pencatatan ahli gizi.
Selain itu, pihak SPPG juga menyatakan bahwa data yang beredar di media sosial belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, mereka meminta masyarakat menunggu proses klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut.
Program MBG Jadi Sorotan
Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa dan kelompok rentan. Program ini dijalankan melalui jaringan SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Di wilayah Sukabumi, beberapa unit SPPG bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada ribuan penerima manfaat setiap hari. Karena itu, pengawasan dan transparansi pengelolaan program menjadi hal yang sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Publik Menunggu Kejelasan
Hingga saat ini, kasus yang viral tersebut masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Pemerintah daerah maupun pengelola program diharapkan segera melakukan pengecekan untuk memastikan apakah dugaan mark up benar terjadi atau hanya kesalahpahaman dalam pencatatan data.
Sementara itu, masyarakat berharap polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program MBG di berbagai daerah.
Baca Juga : Tarif KRL Mau Naik? Ternyata Ada Rencana ‘Kereta Prioritas’ di Baliknya!
