Jakarta (Lensagram) – Upaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran mendapat respon berbeda dari para pakar. Baru-baru ini, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Airlangga (Unair) mengatakan bahwa posisi Indonesia saat ini belum memungkinkan menjadi penengah yang efektif dalam konflik tersebut.
Walaupun pemerintah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog damai, pakar menilai bahwa realitas geopolitik saat ini sangat kompleks dan kuat berpihak pada kekuatan besar seperti AS dan sekutunya. Karena itu, harapan Indonesia mengambil peran besar dalam menyelesaikan konflik ini dinilai terlalu ambisius.
Pakar Sebut Indonesia Tidak Cukup Kuat Jadi Mediator
Menurut pakar hubungan internasional itu, konflik antara AS dan Iran bukan sekadar perselisihan biasa, melainkan situasi yang sangat rumit secara politik dan militer. Dia menilai kedua negara tersebut memiliki dinamika kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan Indonesia dalam diplomasi global saat ini.
Pakar tersebut menyatakan bahwa meskipun Indonesia tergabung dalam Dewan Perdamaian atau “Board of Peace”, keikutsertaan itu tidak serta-merta menguatkan posisi Indonesia sebagai mediator kuat dalam konflik yang begitu intens.
Respons Sementara dan Tantangan Masa Depan
Sikap pemerintah Indonesia adalah tetap mendorong jalur diplomasi dan menghimbau semua pihak untuk menahan diri serta menghentikan kekerasan. Pemerintah juga menegaskan kesiapan kepala negara untuk melakukan mediasi langsung jika kedua belah pihak setuju.
Namun di sisi lain, pakar internasional ini menilai bahwa peluang Indonesia mendapatkan peran besar dalam proses perdamaian ini masih sangat kecil karena situasi politik global yang berat dan dominasi kekuatan militer negara besar.
Dampak Konflik yang Lebih Luas
Selain masalah diplomasi, konflik AS–Iran juga memengaruhi dinamika geopolitik dan ekonomi global. Beberapa pihak bahkan memperkirakan konflik ini akan berdampak pada stabilitas energi dan pasokan minyak dunia.
Karena itu, menurut pakar, Indonesia perlu lebih berhati-hati dengan setiap langkah diplomatiknya dan mempertimbangkan strategi yang realistis untuk menjaga hubungan luar negeri sambil meminimalkan risiko politik.
Baca Juga : Karyawan Baru Jangan Sampai Dibohongi! Disnakertrans Kalteng Tegaskan 1 Bulan Kerja Tetap Dapat THR
