Jakarta (Lensagram) – Kunjungan Dedi Mulyadi ke bantaran Kali Gabus, Bekasi, pada Sabtu (21/6), berubah menjadi momen haru dan penuh keluhan. Sejumlah warga secara terbuka mengadu kepada mantan Bupati Purwakarta itu mengenai praktik pungutan liar yang mereka alami.
Salah satu warga menyebut, dirinya harus membayar jutaan rupiah kepada oknum perangkat desa untuk mengurus surat tanah. Padahal, lokasi tempat tinggal mereka berada di atas tanah negara dan belum memiliki legalitas resmi.
“Saya diminta Rp5 juta untuk urus surat, padahal tanahnya belum jelas milik siapa,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dedi Mulyadi Tercengang Dengar Curhat Warga
Mendengar curhatan tersebut, Dedi Mulyadi tampak terkejut. Ia menyayangkan adanya praktik pungli yang justru membebani masyarakat kecil yang sudah hidup di tengah keterbatasan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang ada oknum yang bermain, harus segera dilaporkan,” tegas Dedi dengan nada geram.
Baca Juga : BMKG Siaga! Cuaca Ekstrem 19–20 Juni: Wilayah Ini Terancam Hujan Lebat & Angin Kencang!
Menurut Dedi, masyarakat miskin seharusnya dibantu dalam hal administrasi dan legalitas lahan, bukan malah dipersulit dengan biaya yang tidak jelas asal-usulnya.
Masyarakat Harapkan Solusi Nyata
Tidak hanya satu orang, beberapa warga lain juga menyampaikan hal serupa. Mereka berharap Dedi bisa menjadi jembatan aspirasi kepada pihak pemerintah agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti secara hukum dan administratif.
Selain soal pungutan liar, warga juga mengeluhkan kondisi lingkungan yang rawan banjir, minim fasilitas umum, dan sulitnya akses bantuan sosial.
Tindak Lanjut Dedi Mulyadi
Merespons keluhan tersebut, Dedi Mulyadi berjanji akan menyampaikan temuan ini kepada instansi terkait, terutama pemerintah daerah Bekasi dan Kementerian ATR/BPN. Ia juga meminta warga untuk tidak takut melapor jika menemukan praktik yang merugikan.
“Saya akan kawal persoalan ini. Jangan sampai warga terus jadi korban sistem yang tak berpihak,” pungkasnya.
Kesimpulan
Kisah ini menyoroti pentingnya transparansi dan pelayanan publik yang adil, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan dan kurang terjangkau pembangunan. Harapan warga sekarang tertuju pada komitmen Dedi Mulyadi dan pemerintah dalam menindak tegas oknum yang merugikan rakyat kecil.
Baca Juga : Geger! Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diganti, Alasannya Bikin Warganet Geleng-Geleng!
