Jakarta (Lensagram) – Inflasi Indonesia 3,23% menjadi perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai angka ini masih cukup baik. Sebab, inflasi nasional masih berada dalam kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen.
Tito menyampaikan hal ini saat menghadiri Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Papua di Nusantara Ballroom, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026) malam.
Menurut Tito, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk menjaga harga barang dan jasa. Dengan begitu, masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Inflasi Indonesia 3,23% Masih Terkendali
Tito menjelaskan bahwa angka inflasi nasional saat ini masih berada dalam batas yang cukup baik. Meski begitu, pemerintah tetap perlu menjaga kestabilan harga di setiap daerah.
Dia juga mengingatkan bahwa angka inflasi nasional berasal dari gabungan kondisi di berbagai daerah. Karena itu, setiap pemerintah daerah punya peran penting dalam menjaga harga barang dan jasa.
Selain menjaga harga, pemerintah daerah juga perlu memastikan daya beli masyarakat tetap kuat. Langkah ini penting agar warga bisa memenuhi kebutuhan tanpa beban biaya yang terlalu tinggi.
552 Daerah Bantu Jaga Inflasi Indonesia
Lebih lanjut, Tito meminta 552 pemerintah daerah ikut menjaga kestabilan harga. Menurutnya, upaya ini bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk kesejahteraan warga di setiap daerah.
Pemerintah daerah perlu memantau harga barang dan jasa secara rutin. Dengan cara ini, mereka bisa mengambil langkah cepat saat harga mulai naik.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjaga pasokan barang. Sebab, pasokan yang cukup dapat membantu menekan kenaikan harga di pasar.
Inflasi Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi
Tito juga menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi.
Selain konsumsi rumah tangga, investasi juga punya peran penting. Semakin banyak investasi yang masuk, semakin besar peluang daerah untuk membuka usaha dan menciptakan kegiatan ekonomi baru.
Karena itu, kepala daerah perlu menjaga iklim usaha agar tetap baik. Pemerintah juga perlu mendorong masuknya investasi agar roda ekonomi terus bergerak.
Pemda Jaga Inflasi dan Tingkatkan Belanja
Tito turut menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Dia mengatakan pemerintah pusat mengevaluasi belanja daerah setiap tiga bulan.
Menurutnya, pendapatan daerah yang rendah dan belanja yang lambat dapat menghambat perputaran uang di masyarakat. Kondisi ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, kepala daerah perlu mencapai target pendapatan dan belanja dalam APBD. Jika belanja daerah berjalan baik, uang akan lebih banyak beredar di masyarakat.
Di sisi lain, Tito mendorong setiap daerah mengembangkan potensi ekspor. Daerah bisa melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar produk lokal.
Dia mencontohkan potensi kerajinan kerang di Raja Ampat serta hasil ikan tuna dari sejumlah wilayah Papua. Produk lokal ini bisa memiliki nilai ekonomi lebih tinggi jika masuk ke pasar ekspor.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya perlu menjaga inflasi. Mereka juga harus mendorong investasi, memperkuat daya beli, dan mengembangkan usaha lokal agar ekonomi tumbuh lebih baik.
Baca Juga: Uang Miliaran Melayang, Ini Fakta di Balik Kasus Penipuan Tenun Tonic
![]()












