Jakarta (Lensagram) – Modifikasi Cuaca Sumut dan Aceh menjadi langkah yang diajukan pemerintah daerah untuk mengurangi intensitas hujan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh mengusulkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mencegah banjir dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun 2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan siap mendukung permintaan ini. Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah lain untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor di kedua wilayah.
Modifikasi Cuaca Sumut dan Aceh Mulai Diusulkan
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah meminta bantuan untuk menggelar operasi modifikasi cuaca.
Permintaan pertama datang dari Pemerintah Provinsi Aceh. Gubernur Aceh telah mengirim surat kepada BNPB agar pemerintah pusat membantu mengurangi intensitas hujan di wilayahnya.
Sementara itu, BNPB juga menawarkan langkah serupa kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dengan begitu, kedua wilayah dapat menjalankan upaya mitigasi melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
Kristomei menyampaikan hal ini setelah mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).
Apa Tujuan Operasi Modifikasi Cuaca?
Operasi modifikasi cuaca bukan bertujuan menghentikan hujan sepenuhnya. Sebaliknya, langkah ini berupaya mengurangi intensitas hujan di wilayah tertentu agar risiko banjir bisa ditekan.
BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan mendukung upaya ini sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca.
Dengan mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan rawan, pemerintah berharap dapat menekan risiko luapan sungai dan bencana lain yang muncul akibat hujan lebat.
Namun, modifikasi cuaca bukan satu-satunya cara untuk mencegah banjir. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapan warga di wilayah rawan bencana.
Ancaman Hujan Lebat Masih Mengintai
Rencana modifikasi cuaca muncul karena Sumut dan Aceh menghadapi potensi hujan dengan intensitas tinggi pada November hingga Desember 2026.
Berdasarkan informasi BNPB, wilayah selatan Aceh masih berpeluang mengalami hujan lebat pada akhir November. Sementara itu, sejumlah kawasan di Sumatera Utara juga perlu mewaspadai peningkatan curah hujan.
Selain faktor cuaca lokal, pergerakan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Sumatra turut memengaruhi kondisi atmosfer. Situasi ini berpotensi memicu hujan lebat dan gelombang tinggi di Aceh, Sumut, hingga Sumatera Barat.
BNPB juga mencatat 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara masuk status Siaga untuk periode 16–19 November 2026. Selain itu, sebanyak 360 kecamatan masuk status Waspada.
Data ini menunjukkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi masih perlu mendapat perhatian serius.
Pemerintah Siapkan Langkah Pencegahan Lain
Selain modifikasi cuaca, pemerintah juga menyoroti kondisi sungai di sejumlah wilayah rawan banjir. Salah satu masalah yang perlu segera ditangani adalah pendangkalan akibat tumpukan sedimen.
Sungai yang dangkal dapat membuat air lebih mudah meluap saat hujan turun. Bahkan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap bisa memicu banjir jika daya tampung sungai berkurang.
Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mendorong percepatan normalisasi sungai di wilayah rawan.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyebarkan informasi cuaca dari BMKG kepada masyarakat.
Dengan informasi yang cepat, warga dapat meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Pengajuan modifikasi cuaca oleh Sumut dan Aceh menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menghadapi ancaman banjir menjelang akhir tahun.
Meski begitu, upaya ini perlu berjalan bersama perbaikan kondisi sungai, pemantauan cuaca, dan kesiapan masyarakat.
Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, serta masyarakat menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko bencana.
Masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi BMKG dan segera meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat melanda wilayah masing-masing.
Baca Juga: RUU Penyadapan Mulai Dibahas, Apa yang Sebenarnya Ingin Diatur Pemerintah?
![]()












