Jakarta (Lensagram) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini menjadi sorotan karena Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengawasi kegiatan penyadapan. Selain mendukung penegakan hukum, aturan ini juga harus melindungi hak privasi masyarakat.
Komisi III DPR menggelar rapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Dedy Kusuma Bakti, pada Senin (16/11/2026). Dalam rapat itu, DPR meminta masukan Polri sebagai bahan awal penyusunan RUU Penyadapan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai aturan ini semakin penting setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Lantas, apa saja yang ingin pemerintah dan DPR atur melalui RUU Penyadapan?
RUU Penyadapan Atur Kewenangan Aparat
Selama ini, Indonesia belum memiliki satu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh. Sejumlah aturan memang sudah memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk menyadap komunikasi dalam kepentingan hukum.
Namun, aturan itu masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Akibatnya, setiap lembaga dapat memiliki prosedur dan mekanisme pengawasan yang berbeda.
Karena itu, DPR ingin menyatukan aturan penyadapan dalam satu payung hukum. Langkah ini bertujuan memberi batas yang jelas bagi aparat saat menjalankan tugas.
Selain itu, aturan baru ini perlu menjelaskan siapa yang boleh melakukan penyadapan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana aparat harus menjalankan kewenangan itu.
Mengapa RUU Penyadapan Penting?
Penyadapan dapat membantu aparat mengungkap tindak kejahatan. Misalnya, aparat dapat menggunakan informasi hasil penyadapan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan hukum.
Meski begitu, penyadapan juga memiliki risiko. Jika aparat menyalahgunakan kewenangannya, tindakan ini dapat mengancam privasi dan hak warga negara.
Oleh sebab itu, DPR ingin memastikan penyadapan tidak menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau politik.
Habiburokhman juga menyoroti pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, negara harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak masyarakat atas privasi.
Hal Penting yang Ingin Diatur dalam RUU Penyadapan
Pembahasan RUU Penyadapan mencakup sejumlah hal penting. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian antara lain:
Batas kewenangan penyadapan: Aturan harus menjelaskan lembaga dan aparat yang memiliki hak untuk menyadap.
Syarat dan izin penyadapan: RUU perlu mengatur dasar hukum serta prosedur izin sebelum aparat melakukan penyadapan.
Pengawasan aparat: Setiap tindakan penyadapan perlu mendapat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Jangka waktu penyadapan: Aturan perlu memberi batas waktu agar aparat tidak menyadap komunikasi tanpa batas.
Perlindungan data pribadi: Informasi hasil penyadapan harus tetap aman dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan hukum.
Pertanggungjawaban hukum: Aparat yang melanggar aturan harus menghadapi sanksi sesuai ketentuan hukum.
Dengan aturan yang jelas, aparat dapat menjalankan tugas secara lebih terukur. Sementara itu, masyarakat juga memiliki perlindungan saat negara menggunakan kewenangan penyadapan.
DPR Ingin Cegah Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh menjadi salah satu alasan DPR memberi perhatian pada RUU ini.
DPR tidak ingin kejadian serupa terulang. Sebab, penyadapan tanpa dasar hukum dapat mengancam keamanan negara sekaligus hak pribadi seseorang.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menekankan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang khusus.
Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini mengamanatkan agar aturan mengenai penyadapan mendapat pengaturan melalui undang-undang tersendiri.
Dengan demikian, RUU Penyadapan bukan hanya membahas kewenangan aparat. Aturan ini juga menjadi upaya untuk menjaga hak privasi dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak.
Pembahasan RUU Penyadapan Masih Berjalan
Saat ini, DPR masih menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk menyusun aturan yang tepat. Masukan dari Polri menjadi salah satu bahan penting dalam proses pembahasan.
Ke depan, DPR perlu memastikan setiap pasal memiliki batas yang jelas. Jangan sampai aturan ini justru memberi ruang bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan.
Pada akhirnya, RUU Penyadapan diharapkan mampu menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu mendukung penegakan hukum dan melindungi hak privasi masyarakat.
Karena itu, publik perlu mengawal pembahasan aturan ini agar pemerintah dan aparat tetap menjalankan kewenangan sesuai hukum.
Baca Juga: Rp67,9 Miliar Raib! Kasus BBM Subsidi di Sulsel Akhirnya Terungkap
![]()












