Jakarta (Lensagram) – Ancaman Serangan Siber di Indonesia terus naik. Penyebabnya, makin banyak warga memakai layanan digital. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengingatkan bahwa serangan ini bisa mengganggu bank, transaksi digital, dan ekonomi nasional.
Bamsoet menilai serangan siber kini mengancam banyak hal. Sebab, gangguan pada sistem bank bisa memicu rasa panik. Selain itu, serangan juga bisa menghambat usaha dan mengurangi rasa percaya warga.
Ia menyampaikan hal ini usai rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ancaman Serangan Siber Capai 3,2 Miliar Anomali
Bamsoet mengungkap data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data ini mencatat sekitar 3,2 miliar aktivitas aneh di internet sejak 1 Januari hingga 12 Oktober 2026.
Sekitar 95,94 persen anomali itu terkait malware. Selain itu, BSSN mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber dalam pantauan 24 jam pada 7 November 2026.
Meski begitu, tidak semua aktivitas ini berarti serangan berhasil. Namun, angka ini jadi tanda bahwa ruang digital Indonesia masih rawan.
Karena itu, pemerintah dan bank perlu bergerak cepat. Mereka tidak boleh menunggu sampai serangan besar terjadi.
Transaksi Digital Naik, Risiko Ikut Bertambah
Selain malware, jumlah transaksi digital juga menjadi sorotan Bamsoet. Ia mengutip data Bank Indonesia yang mencatat 5,50 miliar transaksi digital pada Juli 2026.
Jumlah ini naik 28,69 persen dalam satu tahun. Sementara itu, transaksi mobile dan internet banking pada Agustus 2026 naik 44,13 persen dari tahun lalu.
Data ini menunjukkan warga makin sering bertransaksi secara digital. Namun, bank juga harus menjaga sistem agar tetap aman.
Bamsoet menjelaskan bahwa satu serangan ke bank besar atau pusat data bisa memicu masalah lain. Nasabah bisa gagal membuka rekening. Pelaku usaha juga bisa gagal menerima uang.
Akibatnya, jual beli dapat terhenti. Jika hal ini terus terjadi, rasa percaya warga kepada bank juga bisa turun.
Karena itu, bank perlu menjaga sistem mereka. Bank juga harus punya data cadangan agar layanan bisa pulih saat ada serangan.
Bamsoet Ingatkan Bahaya Malware hingga Deepfake
Bamsoet juga menyoroti cara baru pelaku kejahatan siber. Mereka kini memakai phishing, ransomware, pencurian data, hingga AI untuk menipu korban.
Selain itu, teknologi deepfake bisa meniru suara dan wajah orang lain. Pelaku bisa memakai cara ini untuk menipu nasabah atau petugas bank.
Pelaku juga bisa mencuri data pegawai dan kata sandi. Mereka dapat menyerang sistem milik vendor. Karena itu, bank harus menjaga semua akses ke sistem mereka.
Bamsoet meminta bank memakai enkripsi dan cek keamanan berlapis. Bank juga perlu memantau transaksi yang tampak janggal.
Tak hanya itu, bank perlu menyimpan data cadangan di tempat yang aman. Dengan begitu, layanan bisa pulih lebih cepat saat ada serangan.
Sejumlah Negara Perkuat Keamanan Siber
Bamsoet juga menyoroti cara negara lain melawan serangan siber. Jepang, misalnya, menghadapi kenaikan kasus tipu dan akses ilegal ke layanan bank digital.
Sementara itu, Prancis pernah menghadapi serangan DDoS pada layanan La Poste pada akhir 2025. Serangan ini sempat mengganggu akses daring La Banque Postale.
Italia juga mencatat kenaikan kasus siber pada bank dan sistem bayar. Hal ini menunjukkan bahwa negara maju pun masih punya risiko yang sama.
Di sisi lain, Malaysia memperketat aturan siber di sektor bank. Bank Negara Malaysia juga memberi sanksi kepada bank yang tidak patuh pada aturan aman dan data nasabah.
Contoh ini menjadi peringatan bagi Indonesia. Semua negara dan bank punya risiko serangan siber.
Bamsoet Minta Pemerintah Perkuat Keamanan Siber
Untuk melawan ancaman ini, Bamsoet meminta pemerintah memperkuat kerja sama. Ia menyebut Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu bekerja lebih erat.
Selain itu, ia mengusulkan pusat kendali krisis siber untuk sektor bank. Pusat ini bisa membantu lembaga terkait berbagi data dan menangani serangan dengan cepat.
Bamsoet juga meminta bank rutin memeriksa sistem aman. Mereka perlu menguji sistem, membuat simulasi serangan, dan menyiapkan data cadangan.
Pegawai bank juga perlu belajar soal aman digital. Sebab, kesalahan manusia bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan.
Warga juga perlu tahu cara menjaga data pribadi. Mereka harus waspada pada tautan asing, pesan palsu, dan permintaan kode rahasia dari orang yang tidak dikenal.
Bamsoet menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menunggu sampai serangan besar terjadi. Sebab, keamanan bank dan sistem bayar punya kaitan erat dengan ekonomi nasional.
Menurutnya, negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga darat, laut, dan udara. Negara juga harus mampu menjaga ruang digital, data warga, dan uang masyarakat.
Baca Juga: Water Bombing Karhutla di Kalsel Resmi Dihentikan, Apa Penyebabnya?
