Jakarta (Lensagram) – Isu Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden menjadi sorotan publik pada Kamis (12/11/2026). Kabar ini muncul setelah seorang sumber dekat Gibran menyebut adanya penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut laporan CNN Indonesia, Gibran menyerahkan surat itu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11). Langkah ini muncul di tengah tekanan politik dari sejumlah anggota DPR.
Namun, apakah Gibran benar-benar mundur dari jabatan Wakil Presiden? Apa yang menjadi pemicu kabar ini? Berikut fakta dan kronologi yang perlu diketahui.
Gibran Mundur Setelah Bertemu Presiden Prabowo?
Kabar Gibran mundur muncul setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11). Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sehari kemudian, sumber dekat Gibran menyebut ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo.
Meski begitu, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Istana. Sebab, penyerahan surat belum otomatis mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan kabar penyerahan surat dengan status resmi jabatan Gibran.
120 Anggota DPR Desak Pemakzulan Gibran
Selain kabar pengunduran diri, tekanan politik terhadap Gibran juga semakin kuat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan ini membuka jalan bagi proses pemakzulan Gibran. Berikut jumlah anggota dari tiap fraksi yang ikut mengusulkan langkah itu:
PDIP: 14 anggota.
Golkar: 11 anggota.
Gerindra: 11 anggota.
PKB: 18 anggota.
NasDem: 19 anggota.
PKS: 28 anggota.
PAN: 1 anggota.
Demokrat: 18 anggota.
Jumlah ini menunjukkan bahwa desakan politik terhadap Gibran datang dari sejumlah fraksi. Para anggota DPR juga menyoroti persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Namun, usulan Hak Menyatakan Pendapat tidak sama dengan keputusan pemakzulan. DPR masih perlu mengikuti tahapan sesuai aturan yang berlaku.
Putusan MK dan MA Picu Polemik Ijazah Gibran
Polemik jabatan Gibran juga berkaitan dengan dua putusan mahkamah yang menyinggung dokumen pendidikannya.
Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Meski begitu, MK tidak membatalkan hasil Pilpres 2024 melalui perkara itu. Pertimbangan mengenai dokumen pendidikan muncul dalam putusan sengketa yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran.
Kedua, Mahkamah Agung (MA) memutus surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Gibran menggunakan surat itu sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024.
Dua putusan ini kemudian memicu perdebatan mengenai kelayakan Gibran untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden.
Apa yang Terjadi Jika Gibran Resmi Mundur?
Jika Gibran resmi mundur, pemerintah perlu mengikuti mekanisme konstitusi untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Presiden ajukan. MPR harus menyelesaikan pemilihan paling lambat 60 hari setelah posisi Wakil Presiden kosong.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak cukup hanya melalui penyerahan surat. Pemerintah dan lembaga negara juga perlu mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Hingga Kamis (12/11/2026), publik masih menunggu kejelasan mengenai kabar Gibran mundur. Penjelasan resmi dari pihak Istana menjadi hal penting untuk memastikan status jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini juga menjadi perhatian karena menyangkut proses politik dan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengikuti informasi resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai masa depan jabatan Gibran.
Baca Juga: Hampir Separuh Ikan di Kalimas Surabaya Dikuasai Sapu-sapu, Ada Apa dengan Sungainya?
