Jakarta (Lensagram) – Polemik harga sepatu di e-katalog pemerintah yang disebut jauh lebih mahal dibandingkan harga di toko online atau olshop menjadi sorotan publik. Isu ini semakin ramai setelah Menteri Sosial akhirnya buka suara dan menjelaskan alasan di balik perbedaan harga tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu, 7 Mei 2026, Mensos menegaskan bahwa harga barang di e-katalog pemerintah tidak bisa disamakan langsung dengan harga retail di marketplace. Pasalnya, ada sejumlah komponen tambahan yang memengaruhi nilai pengadaan barang pemerintah.
Harga E-Katalog Disebut Sudah Termasuk Pajak dan Distribusi
Mensos menjelaskan, harga sepatu yang tercantum di e-katalog umumnya sudah mencakup pajak, biaya distribusi, hingga layanan purna jual. Sementara itu, harga di olshop sering kali belum memasukkan berbagai komponen tersebut.
Selain itu, proses pengadaan pemerintah juga memiliki standar kualitas dan administrasi yang lebih ketat. Karena alasan itu, vendor diwajibkan memenuhi spesifikasi tertentu sebelum produk mereka masuk ke sistem e-katalog nasional.
“Jadi masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme belanja pemerintah berbeda dengan transaksi biasa di marketplace,” ujar Mensos dalam konferensi pers di Jakarta.
Viral di Media Sosial
Polemik ini sebelumnya viral di media sosial setelah warganet menemukan harga sepatu tertentu di e-katalog mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan harga di toko online.
Banyak pengguna media sosial kemudian mempertanyakan transparansi pengadaan barang pemerintah. Bahkan, beberapa unggahan terkait perbandingan harga tersebut sempat menjadi trending topic di platform X dan TikTok.
Namun demikian, pemerintah memastikan seluruh proses pengadaan tetap diawasi oleh lembaga terkait agar sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Akan Evaluasi Sistem Pengadaan
Di sisi lain, Mensos juga mengakui bahwa evaluasi tetap diperlukan untuk mencegah selisih harga yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berencana memperketat proses verifikasi harga vendor di e-katalog.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem belanja pemerintah.
Selain evaluasi harga, pemerintah juga mendorong digitalisasi pengawasan agar masyarakat dapat ikut memantau proses pengadaan barang secara lebih terbuka.
Publik Minta Transparansi
Meski penjelasan telah diberikan, sebagian masyarakat masih meminta pemerintah membuka detail penghitungan harga dalam e-katalog. Transparansi dinilai penting agar polemik serupa tidak terus berulang.
Kini, isu harga sepatu mahal di e-katalog bukan hanya menjadi perbincangan soal pengadaan barang, tetapi juga memicu diskusi luas tentang efisiensi anggaran negara.
Baca Juga : Terungkap di Persidangan! Fakta-Fakta Mengejutkan Korupsi Satelit Kementerian Pertahanan Mulai Dibuka
