Jakarta (Lensagram) — Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Hingga awal Februari 2026, tercatat 104 titik Sekolah Rakyat resmi mulai dibangun, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa untuk setiap sekolah.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah yang selama ini minim fasilitas pendidikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Dimulai Bertahap
Menteri Sosial menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dan terencana. Lokasi sekolah tersebar di berbagai daerah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.
Dengan kapasitas besar, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menampung lebih banyak peserta didik sekaligus mengurangi angka putus sekolah. Selain itu, kehadiran sekolah ini juga ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan.
Satu Sekolah Bisa Tampung 1.000 Siswa
Berbeda dari sekolah pada umumnya, setiap Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa. Kapasitas ini memungkinkan sekolah melayani pendidikan dalam skala besar, namun tetap mengedepankan kualitas pembelajaran.
Selain ruang kelas, Sekolah Rakyat juga dirancang memiliki fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang keterampilan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan demikian, siswa bisa belajar secara optimal dalam lingkungan yang aman dan terarah.
Fokus Pendidikan untuk Masyarakat Kurang Mampu
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pembinaan karakter dan keterampilan.
Tidak hanya itu, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan akses pendidikan yang layak, siswa memiliki peluang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik.
Pemerintah Targetkan Dampak Jangka Panjang
Melalui pembangunan 104 Sekolah Rakyat ini, pemerintah menargetkan dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan nasional. Ke depan, jumlah Sekolah Rakyat direncanakan terus bertambah sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan daerah.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Nonaktif? Peserta PBI Ternyata Bisa Aktif Lagi Tanpa ke Dinsos!
