Jakarta (Lensagram) – Sebuah kabar mengejutkan datang dari Tanah Suci. Sekitar 20.000 jemaah haji Indonesia dilaporkan tidak mendapatkan konsumsi makanan selama beberapa waktu. Insiden ini sontak membuat heboh publik dan menimbulkan kekhawatiran keluarga jemaah di tanah air.
Kementerian Agama (Kemenag) segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Setelah ditelusuri, ternyata ada masalah serius dalam proses distribusi logistik oleh pihak penyedia layanan katering di Arab Saudi.
BPKH Turun Tangan, Dana Darurat Cair
Menanggapi situasi darurat ini, BPKH langsung membuka dana cadangan sebesar Rp45 miliar untuk memastikan kebutuhan konsumsi para jemaah bisa segera terpenuhi.
“Kami tidak ingin jemaah kita menjadi korban dari kelalaian pihak ketiga. BPKH segera menyalurkan dana untuk mengamankan layanan makan selama sisa masa haji,” ujar Anggito Abimanyu, Kepala BPKH, dalam konferensi pers di Jakarta.
Kemenag: Ini Kelalaian Vendor
Pihak Kemenag menyebut masalah ini terjadi karena vendor katering yang bekerja sama dengan pihak muassasah (organisasi pelaksana haji di Arab Saudi) mengalami kendala distribusi akibat lonjakan volume jemaah.
Baca Juga : Warga Muara Angke Dilarang Ambil Air Tanah, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Bawah Permukaan?
“Ada miskomunikasi dan kekacauan dalam sistem distribusi logistik. Ini kami jadikan evaluasi serius,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.
Jemaah Sempat Mengandalkan Makanan Pribadi
Beberapa jemaah mengaku terpaksa mengandalkan makanan dari bekal pribadi atau berbagi antarjemaah. Video dan foto kondisi ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan keprihatinan warganet.
Salah satu jemaah asal Surabaya, Bu Nur, mengatakan, “Kami sempat tidak makan pagi. Alhamdulillah, akhirnya ada bantuan logistik yang datang siangnya.”
DPR Desak Audit dan Evaluasi Vendor
Melihat kasus ini, Komisi VIII DPR RI meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap vendor katering yang bermasalah.
“Ini menyangkut hak dasar jemaah. Jangan sampai mereka dirugikan. Kita harus transparan dan tegas terhadap penyedia layanan,” tegas anggota DPR RI, Abdul Qodir.
Kesimpulan
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap layanan haji, terutama soal konsumsi dan kenyamanan jemaah. Meski sempat terjadi kekacauan, respons cepat dari BPKH dan Kemenag diharapkan bisa menghindari masalah serupa di masa mendatang.
Baca Juga : Tarif Parkir dan ERP Jakarta Naik Drastis, Tapi Kok Ada yang Senang? Siapa Mereka?!
