Jakarta (Lensagram) – Kabar baik datang dari Ibu Kota! Angka kemiskinan Jakarta turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Capaian ini membawa angka kemiskinan Jakarta ke bawah 4 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan kabar ini saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka kemiskinan turun dari 4,03 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 6.500 orang.
Lantas, apa arti penurunan ini bagi warga Jakarta? Berikut ulasan lengkapnya.
Angka Kemiskinan Jakarta Terus Menurun
Angka kemiskinan Jakarta menunjukkan tren penurunan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun dari 439.120 orang pada September 2025 menjadi 432.620 orang pada Maret 2026.
Artinya, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 6.500 orang dalam periode ini. Penurunan tersebut menjadi kabar positif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, pemerintah tetap perlu menjaga tren ini. Sebab, biaya hidup di Jakarta masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan harga pangan, biaya tempat tinggal, dan akses kerja. Ketiga faktor ini berpengaruh pada daya beli masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Pengangguran Jakarta Ikut Menurun
Selain angka kemiskinan Jakarta, kondisi pasar kerja juga menjadi perhatian. Pramono Anung menyebut tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,79 persen pada Mei 2026.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 66,05 persen. Angka ini naik 0,57 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Data ini memberi gambaran tentang perkembangan pasar kerja di Jakarta. Meski begitu, pemerintah masih perlu membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga.
Dengan akses kerja yang lebih luas, warga dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemprov DKI Perluas Pelatihan Kerja
Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program Mobile Training Unit. Program ini membantu warga mengasah keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Peserta dapat mengikuti pelatihan tata rias, tata rambut, menjahit, dan bahasa asing. Selain itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk memperluas peluang kerja.
Pelatihan bahasa asing juga memberi nilai tambah bagi calon tenaga kerja. Dengan kemampuan bahasa yang baik, mereka dapat mempersiapkan diri untuk mencari peluang kerja di luar negeri, termasuk di Jerman dan Jepang.
Meski demikian, pelatihan perlu berjalan seiring dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara ini, peserta dapat mempelajari keterampilan yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia.
Garis Kemiskinan Jakarta Capai Rp925 Ribu
BPS DKI Jakarta mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 mencapai Rp925.525 per kapita per bulan. Angka ini menjadi acuan untuk menilai kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Garis kemiskinan berbeda dari upah minimum atau pendapatan rata-rata warga. BPS menggunakan batas ini untuk mengukur jumlah penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan pengeluarannya.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan Jakarta perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan. Pemerintah perlu menjaga daya beli warga sekaligus memperluas akses terhadap pekerjaan.
Selain itu, bantuan sosial perlu menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini dapat membantu warga menghadapi tekanan biaya hidup.
Tantangan Kemiskinan di Jakarta Masih Ada
Meski angka kemiskinan Jakarta sudah turun di bawah 4 persen, tantangan ekonomi belum sepenuhnya selesai. Warga masih perlu memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi belum tentu memberi manfaat yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan warga berpenghasilan rendah ikut merasakan hasil pembangunan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelatihan kerja dan memperluas akses usaha bagi warga. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan pendapatan.
Selain membuka peluang kerja, pemerintah perlu memantau harga kebutuhan pokok. Langkah ini penting agar kenaikan biaya hidup tidak mengurangi manfaat dari peningkatan pendapatan warga.
Harapan bagi Warga Jakarta
Penurunan angka kemiskinan Jakarta menjadi langkah positif bagi pembangunan Ibu Kota. Namun, pemerintah perlu menjaga hasil ini melalui program yang tepat sasaran.
Perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan perlindungan daya beli dapat menjadi bagian dari upaya itu. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga memegang peran penting.
Pada akhirnya, keberhasilan mengurangi kemiskinan bukan hanya soal angka statistik. Hasilnya perlu terasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemudahan mendapat pekerjaan hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Warga tentu berharap tren positif ini terus berlanjut. Dengan kebijakan yang tepat dan pemantauan berkala, Jakarta dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data kemiskinan dalam artikel ini mengacu pada periode Maret 2026.
Baca Juga: Bikin Hujan dengan Dry Ice, BNPB Ungkap Hasilnya di 3 Provinsi Ini
