Jakarta ( Lensagram ) – Sebuah video menyentuh hati beredar luas di media sosial sejak Minggu malam (6/7/2025). Dalam video tersebut, seorang anak pemulung di Bekasi terlihat menangis setelah gagal mendaftar ke SMP negeri. Alasannya membuat publik geram: orang tuanya dianggap tidak memenuhi syarat administrasi zonasi.
Kisah pilu ini langsung menyita perhatian warganet dan mengundang reaksi banyak tokoh. Salah satu yang langsung turun tangan adalah Dedi Mulyadi, anggota DPR RI sekaligus tokoh yang dikenal vokal membela masyarakat kecil.
Dedi Mulyadi Telepon Wali Kota Bekasi
Setelah video viral, Dedi Mulyadi bergerak cepat. Ia langsung menelepon Wali Kota Bekasi untuk meminta klarifikasi sekaligus solusi. Dalam percakapan tersebut, Dedi menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun anak miskin yang terhalang hak pendidikannya hanya karena persoalan administrasi.
“Kalau sistem PPDB sudah menyulitkan anak-anak dari keluarga pemulung dan pekerja tidak tetap, maka sistem itu harus dievaluasi,” tegas Dedi.
Baca Juga : Kebakaran Hebat Penjaringan, Pramono Siapkan Solusi Tak Terduga untuk Korban!
Masalah Data dan Zonasi Jadi Kendala
Orang tua siswa mengaku telah tinggal di Bekasi selama bertahun-tahun. Namun karena alamat di Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai zonasi, sistem PPDB otomatis menolak pendaftaran mereka. Padahal, keluarga tersebut sangat berharap anaknya bisa masuk SMP negeri karena keterbatasan biaya.
Hal inilah yang kemudian memicu kritik terhadap sistem PPDB berbasis zonasi yang dianggap kurang berpihak kepada warga miskin dan pekerja informal.
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi desakan Dedi Mulyadi dan kecaman warganet, Wali Kota Bekasi menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini. Ia memerintahkan Dinas Pendidikan Bekasi untuk segera menelusuri dan memberi solusi konkret agar anak tersebut bisa bersekolah.
“Kami akan pastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena dokumen. Tim kami sudah turun ke lapangan,” ujar Wali Kota dalam pernyataan resminya.
Pendidikan Adalah Hak Semua Anak
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak-hak anak miskin. Ia pun mengajak semua pihak, termasuk warga dan komunitas, untuk ikut mengawasi pelaksanaan PPDB agar tidak diskriminatif.
“Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena miskin. Negara harus berpihak,” tegasnya.
Kesimpulan
Kasus anak pemulung yang gagal masuk sekolah ini membuka mata banyak pihak. Diperlukan keberanian dan kepedulian dari semua elemen untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar bisa diakses oleh semua anak, tanpa kecuali.
Baca Juga : Dedi Mulyadi “Semprot” Para Kepala Daerah: Jalan Rusak, Anggaran Kemana?!
