Jakarta ( Lensagram ) – Kebijakan penutupan tambang ilegal yang diambil oleh tokoh politik Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menuai sorotan. Meski langkah ini dinilai berani, sejumlah pengamat dan warga menyebut penutupan tersebut belum sepenuhnya tuntas.
Dedi Mulyadi yang dikenal vokal soal isu lingkungan mengumumkan penertiban tambang tak berizin di berbagai wilayah Jawa Barat sejak awal tahun. Namun, hingga kini, aktivitas penambangan masih ditemukan di beberapa titik.
Penutupan Dinilai Belum Merata
Sejumlah pemerhati lingkungan menilai kebijakan Dedi hanya menyasar sebagian kecil lokasi tambang yang aktif. Banyak tambang ilegal di daerah perbukitan dan kawasan terpencil yang masih beroperasi secara diam-diam.
“Upaya ini memang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya masih parsial. Penertiban harus menyeluruh agar dampak lingkungan bisa diminimalkan,” ujar Fikri Hidayat, aktivis lingkungan dari Lembaga Hijau Nusantara.
Baca Juga : Heboh! Pramono Siap “Bersih-Bersih” Pejabat Lama di Pemprov Jakarta?
Kurangnya Pengawasan di Lapangan
Salah satu penyebab utama penutupan tambang yang belum optimal adalah minimnya pengawasan dari aparat dan dinas terkait. Meski penutupan telah diumumkan, tidak ada pengawalan intensif untuk mencegah tambang kembali beroperasi.
Beberapa warga di daerah tambang bahkan mengaku bahwa alat berat dan pekerja tambang kembali beraktivitas hanya dalam hitungan hari setelah penyegelan dilakukan.
Ketergantungan Ekonomi Jadi Tantangan
Dedi Mulyadi mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan masyarakat sekitar terhadap tambang sebagai sumber mata pencaharian.
“Kami tidak bisa hanya menutup tambang, tanpa menyediakan solusi ekonomi untuk warga. Butuh waktu dan koordinasi lintas sektor,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Bandung.
Langkah Selanjutnya?
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta untuk memperkuat pengawasan, memperjelas regulasi, dan menyediakan alternatif ekonomi agar penutupan tambang bisa berjalan berkelanjutan.
Para ahli juga menekankan pentingnya edukasi dan pelibatan masyarakat agar transisi dari ekonomi tambang ke sektor lain bisa berjalan efektif.
Kesimpulan
Langkah Dedi Mulyadi menutup tambang ilegal patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Diperlukan tindakan menyeluruh, pengawasan ketat, dan pendekatan sosial-ekonomi agar kerusakan lingkungan benar-benar bisa dihentikan.
Baca Juga : Bukan Polusi? BMKG Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Kabut Jakarta!
