Jakarta (Lensagram) – Isu pemangkasan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta semakin menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Pramono segera menggelar rapat khusus bersama jajaran terkait untuk membahas strategi anggaran yang lebih efektif ke depan.
Pramono menegaskan bahwa langkah ini penting agar roda pembangunan di Ibu Kota tidak terganggu. Menurutnya, meski alokasi dana dipangkas, pemerintah daerah harus tetap bisa menjaga keseimbangan fiskal.
Baca Juga : Geger! Rapid Test Cegah Keracunan MBG Ternyata Sudah Diterapkan di SPPG Polri
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada DBH. Pemerintah daerah perlu mencari strategi alternatif agar program pembangunan tetap berjalan,” ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, sejumlah opsi dibahas. Mulai dari efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga mencari sumber pendanaan baru yang lebih kreatif. Pramono juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah yang digunakan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemangkasan DBH tidak boleh menghambat program prioritas, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi secara intensif untuk memastikan solusi terbaik.
Dengan adanya pembahasan strategi ini, diharapkan Jakarta tetap bisa menjalankan program pembangunan secara optimal meskipun mengalami pengurangan dana bagi hasil.
Baca Juga : Tak Disangka! Dedi Mulyadi Dorong Dapur MBG Ada di Kantin Sekolah, Apa Tujuannya?
