Jakarta (Lensagram) – Nama Brigjen TK menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa TK mendapat tugas untuk melakukan pengawasan atau surveillance dalam kasus ini.
Kapolri menyampaikan hal itu saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, ia membeberkan alur dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira Polri.
Sehari setelah rapat, Polri akhirnya memberi penjelasan soal sosok TK. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa TK merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen.
Polri Pastikan Brigjen TK Berpangkat Jenderal Bintang Satu
Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Brigjen TK masih aktif sebagai anggota Polri. Ia juga meluruskan kabar yang beredar soal sosok berinisial TK di media sosial.
Selain itu, Johnny menjelaskan bahwa TK kini menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Polri juga mendalami keterangan TK untuk mengetahui perannya dalam kasus penyadapan ilegal.
Dengan begitu, Polri kini menempuh dua jalur pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan internal oleh Propam. Kedua, pendalaman dalam proses penyidikan pidana.
Kapolri Ungkap Peran Brigjen TK dalam Penyadapan
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Brigjen TK dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Dalam rapat itu, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Menurut penjelasan Kapolri, Ahrie diduga menerima perintah dari seorang jenderal berinisial LSP. Setelah itu, Ahrie meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik.
Tak hanya itu, Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. Ia lalu meminta TK untuk melakukan pengawasan.
Kapolri juga membeberkan dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Data itu mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas atau log. Selain itu, Ahrie diduga membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan perkara ini.
Empat Perwira Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka memiliki inisial LSP, AS, EH, dan SU.
Polri menduga keempatnya terlibat dalam penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Namun, dugaan penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kapolri juga mengungkap sejumlah kelompok yang masuk dalam daftar sasaran, yaitu:
Presiden Prabowo Subianto dan lingkar Istana.
Kementerian dan lembaga pemerintah.
Anggota DPR RI dan partai politik.
Tokoh politik, gubernur, dan kapolda.
KPK dan kejaksaan.
Internal Polri.
Organisasi masyarakat, aktivis, dan mahasiswa.
Meski begitu, daftar ini masih menjadi bagian dari materi penyidikan. Karena itu, nama atau kelompok yang masuk dalam daftar sasaran tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana.
Pemeriksaan Brigjen TK Masih Berjalan
Hingga Jumat (13/11/2026), Polri masih mendalami dugaan peran Brigjen TK dalam kasus penyadapan Prabowo.
Johnny Eddizon Isir menyebut pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap fakta serta peran setiap pihak.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari proses pengusutan kasus. Polri juga perlu menelusuri pihak yang memberi perintah dan pihak yang menjalankan tugas.
Dengan munculnya nama Brigjen TK, kasus penyadapan ilegal ini kembali menjadi sorotan. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam dan perkembangan penyidikan Polri.
Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, MPR Minta Prabowo Segera Cari Pengganti
